Judul | Kebijakan Penegakan Hukum Kolaboratif Dalam Mendukung Investasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sektor Perkebunan Sawit / Supardi |
Pengarang | Supardi |
Penerbitan | Jakarta : Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN, 2023 |
Deskripsi Fisik | 129 halaman :ilus ;30 cm |
Subjek | Investasi Kebijakan Penegakan Hukum |
Abstrak | Perkebunan Sawit sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Pemerintah tengah mendorong investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Adapun permasalahan yang dipetakan, antara lain : (1) kelembagaan petani/pekebun yang masih lemah dalam pengembangan kemitraan usaha ; (2) terjadinya praktek monopoli, oligopoli yang merugikan petani/pekebun; (3) regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan LAN Pusat |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000020064 | R 015 PIM I 2023 | Baca di tempat | Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000017027 | ||
005 | 20240528114035 | ||
007 | ta | ||
008 | 240528################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0524000053 |
084 | # | # | $a R 015 PIM I 2023 |
100 | 0 | # | $a Supardi |
245 | 1 | # | $a Kebijakan Penegakan Hukum Kolaboratif Dalam Mendukung Investasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sektor Perkebunan Sawit /$c Supardi |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023 |
300 | # | # | $a 129 halaman : $b ilus ; $c 30 cm |
520 | # | # | $a Perkebunan Sawit sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Pemerintah tengah mendorong investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Adapun permasalahan yang dipetakan, antara lain : (1) kelembagaan petani/pekebun yang masih lemah dalam pengembangan kemitraan usaha ; (2) terjadinya praktek monopoli, oligopoli yang merugikan petani/pekebun; (3) regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara. |
650 | # | 4 | $a Investasi |
650 | # | 4 | $a Kebijakan Penegakan Hukum |
856 | # | # | $a Perpustakaan LAN Pusat |
990 | # | # | $a 24.05.015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :