Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kebijakan Penegakan Hukum Kolaboratif Dalam Mendukung Investasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sektor Perkebunan Sawit / Supardi
Pengarang Supardi
Penerbitan Jakarta : Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN, 2023
Deskripsi Fisik 129 halaman :ilus ;30 cm
Subjek Investasi
Kebijakan Penegakan Hukum
Abstrak Perkebunan Sawit sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Pemerintah tengah mendorong investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Adapun permasalahan yang dipetakan, antara lain : (1) kelembagaan petani/pekebun yang masih lemah dalam pengembangan kemitraan usaha ; (2) terjadinya praktek monopoli, oligopoli yang merugikan petani/pekebun; (3) regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai
Lokasi Akses Online Perpustakaan LAN Pusat

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000020064 R 015 PIM I 2023 Baca di tempat Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000017027
005 20240528114035
007 ta
008 240528################|##########|#|##
035 # # $a 0010-0524000053
084 # # $a R 015 PIM I 2023
100 0 # $a Supardi
245 1 # $a Kebijakan Penegakan Hukum Kolaboratif Dalam Mendukung Investasi dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sektor Perkebunan Sawit /$c Supardi
260 # # $a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023
300 # # $a 129 halaman : $b ilus ; $c 30 cm
520 # # $a Perkebunan Sawit sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Pemerintah tengah mendorong investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Adapun permasalahan yang dipetakan, antara lain : (1) kelembagaan petani/pekebun yang masih lemah dalam pengembangan kemitraan usaha ; (2) terjadinya praktek monopoli, oligopoli yang merugikan petani/pekebun; (3) regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.
650 # 4 $a Investasi
650 # 4 $a Kebijakan Penegakan Hukum
856 # # $a Perpustakaan LAN Pusat
990 # # $a 24.05.015
Content Unduh katalog