| Judul | Optimalisasi monitoring dan supervisi inisiatif percepatan rencana aksi transformasi tata kelola keuangan daerah provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas opini auditor BPK RI. |
| Pengarang | Hardy |
| Penerbitan | Jakarta Lembaga Aministras Negara RI 2013 |
| Deskripsi Fisik | 36 Hlm. ; 30 cm. |
| Subjek | Tata kelola - keuangan daerah -- Proyek Perubahan PIM1 |
| Catatan | Dalam rangka upaya penigkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara/daerah, disamping peran pengawasan internal yang selama ini dikenal dengan the third line depence, tidak bisa dilupakan dan dilepaskan peran dan kiprah Tim monitoring dan Supervisi yang telah berjalan sejak tahun 2010 di Provinsi Riau. Tuntutan peran ini semakin mendesak dan berkembang sejalan dengan percepatan penataan system penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang lebih baik (better human governance) dan lemahnya kapasitas aparat pengawasan internal, khususnya di Provinsi Riau yang masih berada pada Level I menurut IACM yang dilakukan BPKP. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B15194 | R 007 PIM I 3013 | Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000444 | ||
| 005 | 20180724135004 | ||
| 008 | 180724||||||||| | ||| |||| || | | ||
| 035 | 0010-0718000444 | ||
| 041 | $a id | ||
| 082 | 0 | $a 007 | |
| 090 | $a R 007 PIM I 3013 | ||
| 100 | 0 | $a Hardy | |
| 245 | 0 | 0 | $a Optimalisasi monitoring dan supervisi inisiatif percepatan rencana aksi transformasi tata kelola keuangan daerah provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas opini auditor BPK RI. |
| 260 | $a Jakarta $b Lembaga Aministras Negara RI $c 2013 | ||
| 300 | $a 36 Hlm. ; 30 cm. | ||
| 500 | $a Dalam rangka upaya penigkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pengawasan keuangan Negara/daerah, disamping peran pengawasan internal yang selama ini dikenal dengan the third line depence, tidak bisa dilupakan dan dilepaskan peran dan kiprah Tim monitoring dan Supervisi yang telah berjalan sejak tahun 2010 di Provinsi Riau. Tuntutan peran ini semakin mendesak dan berkembang sejalan dengan percepatan penataan system penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang lebih baik (better human governance) dan lemahnya kapasitas aparat pengawasan internal, khususnya di Provinsi Riau yang masih berada pada Level I menurut IACM yang dilakukan BPKP. | ||
| 650 | 0 | $a Tata kelola - keuangan daerah -- Proyek Perubahan PIM1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :