
Judul | Badan Layanan Umum : Dari Birokrasi Menuju Korporasi / Mediya Lukman |
Pengarang | Lukman, Mediya |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2013 |
Deskripsi Fisik | xxii, 278 halaman :ilus ;23 cm |
ISBN | 978 602 217 288 8 |
Subjek | Organisasi Departemen, Struktur Departemen |
Abstrak | Apa itu Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D)? "Alien" yang datang dari planet apa? Apa beda BLU/D dengan BUMN/D ataupun institusi birokrasi pemerintahan biasa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyeruak dalam benak masyarakat jika ditanya mengenai BLU/D. Popularitas institusi penyelenggaraan layanan publik yang berbentuk BLU/D masih kalah jauh dari "saudara tuanya" yang berbentuk BUMN/D. Bahkan dibandingkan dengan "saudara mudanya" yang lahir dengan penuh kontroversi, sebagaimana Perguruan Tinggi yang berbentuk BHMN ataupun BPJS, pamor BLU/D masih kalah mentereng. BLU/D merupakan sebuah bentuk institusi penyelenggaraan layanan publik yang berkarakter khusus dengan adanya diskresi, fleksibilitas, dan otonomi tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Konsep yang dinikmati oleh BLU/D tersebut merupakan imbas dari terpaan "gelombang tsunami" mengenai reformasi sektor publik yang bersumber dari Inggris pada tahun 1980-an hingga menghantam benua Amerika, Asia dan Afrika di awal tahun 2000-an. Reformasi muncul seiring dengan munculnya paradigma baru atau "mazhab" Manajemen Publik Baru (New Public Management/NPM) yang menggantikan paradigma Administrasi Publik Lama, yang ditengarai belum mampu mengatasi penyakit akut yang menghinggapi organisasi publik, seperti tidak efisiennya penyelenggaraan layanan publik, tambunnya aparatur pemerintah, kinerja yang tidak jelas, bahkan pengabaian terhadap suara dan kebutuhan konsumen. Transformasi institusi publik dalam paradigma NPM didesain ulang ke dalam bentuk agencification dengan menekankan pada kebebasan/otonomi manajerial dan tata kelola sebagaimana institusi korporasi/bisnis (private-like manner). |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B1901375 | 352.29 Luk b | Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
B1901374 | 352.29 Luk b | Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Pusat - Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000590 | ||
005 | 20240619112429 | ||
008 | 240619################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978 602 217 288 8 |
035 | # | # | $a 0010-0718000590 |
082 | # | # | $a 352.29 |
084 | # | # | $a 352.29 LUK b |
100 | 0 | # | $a Lukman, Mediya |
245 | 1 | # | $a Badan Layanan Umum : $b Dari Birokrasi Menuju Korporasi /$c Mediya Lukman |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2013 |
300 | # | # | $a xxii, 278 halaman : $b ilus ; $c 23 cm |
520 | # | # | $a Apa itu Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D)? "Alien" yang datang dari planet apa? Apa beda BLU/D dengan BUMN/D ataupun institusi birokrasi pemerintahan biasa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyeruak dalam benak masyarakat jika ditanya mengenai BLU/D. Popularitas institusi penyelenggaraan layanan publik yang berbentuk BLU/D masih kalah jauh dari "saudara tuanya" yang berbentuk BUMN/D. Bahkan dibandingkan dengan "saudara mudanya" yang lahir dengan penuh kontroversi, sebagaimana Perguruan Tinggi yang berbentuk BHMN ataupun BPJS, pamor BLU/D masih kalah mentereng. BLU/D merupakan sebuah bentuk institusi penyelenggaraan layanan publik yang berkarakter khusus dengan adanya diskresi, fleksibilitas, dan otonomi tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Konsep yang dinikmati oleh BLU/D tersebut merupakan imbas dari terpaan "gelombang tsunami" mengenai reformasi sektor publik yang bersumber dari Inggris pada tahun 1980-an hingga menghantam benua Amerika, Asia dan Afrika di awal tahun 2000-an. Reformasi muncul seiring dengan munculnya paradigma baru atau "mazhab" Manajemen Publik Baru (New Public Management/NPM) yang menggantikan paradigma Administrasi Publik Lama, yang ditengarai belum mampu mengatasi penyakit akut yang menghinggapi organisasi publik, seperti tidak efisiennya penyelenggaraan layanan publik, tambunnya aparatur pemerintah, kinerja yang tidak jelas, bahkan pengabaian terhadap suara dan kebutuhan konsumen. Transformasi institusi publik dalam paradigma NPM didesain ulang ke dalam bentuk agencification dengan menekankan pada kebebasan/otonomi manajerial dan tata kelola sebagaimana institusi korporasi/bisnis (private-like manner). |
650 | # | 4 | $a Organisasi Departemen, Struktur Departemen |
990 | # | # | $a 141217181 |
990 | # | # | $a 141217182 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :