Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi negara

Indonesia dihadpkan pada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun pemerintah. Tantangan itu bisa dijawab jika kita bisa menjawab pertamyaan-pertanyaan dala buku ini, seperti faktor yang menyebabkanaparat administratur negara mengabaikan hukum? Mengapa terjadi perlakuan diskriminasi dalam setiap kebijakan penerapan hukum? Mengapa aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan diskresi yang kuasi ketertiban dan justru bukannya menerapkan pendekatan hukum? Atau akhirnya, mengapa kita mutlak harus menegakkan negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum admnistrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat. Karenanya, buku ini juga berusaha menjelaskan kesenjangan antara hukum sebagai das sollen (teori) dan hukum sebagai das sein (praktis). Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan suatu pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara sebagai pengetahuan modern, komunikatif, dan kajian keilmuan hukum sebagai unsur utama secara teoritis dan menggunakan medium komunikasi keilmuan hukum yang tolerabel dalam keadaan normal atau tidak normal yang menuntut dilakukan segera tindakan penyelesaiannya secara tidak melanggara hukum. Dengan demikian tidak hanya mahasiswa fakultas hukum yang perlu membaca buku ini, tetapi juga praktisi, penegak hukum yang perlu membaca buku ini, tetapi juga praktisi, aparat penegak hukum dan keamanan, serta manyarakat luas yang memiliki pamrih bagi pembangunan masyarakat yang tidak hanya semakin tertib, tetapi juga semakin adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.