Perpustakaan Pusat LAN RI

Dokumen

Produk hukum yang dijadikan pedoman oleh Bawaslu diantaranya adalah Undang-Undang Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bawaslu, Surat Keputusan, Surat Edaran, Nota Kesepahaman, Perjanjian Bersama, SOP, Putusan (baik itu putusan MK, MA, Putusan Pidana Pemilu, Putusan Pidana Pemilihan, Putusan Tata Usaha Negara, Pusat Pengadilan Tinggi, Putusan Pra Peradilan, Putusan Pelanggaran Administrasi TSM, dan sebagainya yang khusunya berkaitan dengan penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilihan Umum. Hal-hal tersebut menyebabkan terhambatnya penyelesain tugas harian apabila ada pimpinan maupun staf yang membutuhkan fisik atas Peraturan Perundang-Undangan terkait kepemiliun pada saay mendadak seperti diantaranya untuk melakukan analisis atas suatu permasalahan hukum serta mengidentifikasi suatu regulasi. serta permintaan dari masyarakat. Apabila pada tahun 20022 sudah memasuki memasuki masa tahapan, dimana pada saat itu banyak diadakan review dan perbandingan atas peraturan-peraturan hukum. Ketiadaan fisik dokumen hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang dibutuhkan akan mengakibatkan penyelesaiantugas menjadi lebih lama dan terhambat dan tidak efisien yang mana akan mempengaruhi kredibilitas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara