Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 17647
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kolaborasi Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Dalam Penanganan Pengaduan Pemerintah Daerah / Muhammad Syarifuddin

Pengarang:
Muhammad Syarifuddin
Penerbit:
Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Kolaborasi -- Pengawasan Internal
Deskripsi Fisik:
101 halaman ; 30 cm
Nomor Panggil:
R 045 PIM I 2023
Control Number:
INLIS000000000017186
BIB ID:
0010-0624000089
Catatan
Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri, ternyata masih menyisakan permasalahan terkait koordinasi yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat tersebut, yaitu bagaimana mekanisme serta tata cara pelaksanaan terkait perbedaan persepsi terhadap substansi laporan pengaduan antara APH dan APIP.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000020307 R 045 PIM I 2023 Baca di tempat Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000017186 1
005 _ _ 20240619014604 2
035 # # $a 0010-0624000089 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 240619################|##########|#|## 5
084 # # $a R 045 PIM I 2023 6
100 _ # $a Muhammad Syarifuddin 7
245 1 # $a Kolaborasi Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan Dalam Penanganan Pengaduan Pemerintah Daerah /$c Muhammad Syarifuddin 8
260 # # $a Jakarta :$b Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN,$c 2023 9
300 # # $a 101 halaman ; $c 30 cm 10
650 # 4 $a Kolaborasi 11
650 # 4 $a Pengawasan Internal 12
520 # # $a Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri, ternyata masih menyisakan permasalahan terkait koordinasi yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat tersebut, yaitu bagaimana mekanisme serta tata cara pelaksanaan terkait perbedaan persepsi terhadap substansi laporan pengaduan antara APH dan APIP. 13
856 # # $a Perpustakaan LAN Pusat 14
990 # # $a 24.06.045 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 19 Jun 2024
Export