Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembangannya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika perkembangannya itu dipahami sebagai kreativitas warganya dan pihak luar membantu memandunya dengan niat yang jernih, niscaya nasib desa tak seperti sekarang. Ada lima pendekatan kebijakan terhadap desa yang tidak searah: penundukan, pengawasan dan pengendalian, otonomi pribumi, militerisasi, desentralisasi, birokratisasi demi efisiensi administrasi, dan otonomi khusus (adat) berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Penundukan dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara yang menuntut loyalitas desa kepada otoritas yang lebih kuat dan besar. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh VOC dan Pemerintah Hindia Belanda zaman kultur stelsel. Otonomi pribumi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di bawah IGO dan IGOB. Militerisasi dilakukan oleh Jepang saat menduduki Indonesia,1942-1945. Desentralisasi dilakukan oleh Pemerintah RI dibawah UU No.22/1948, UU No.1/1957, dan UU No.19/1965 yang belum sempat dijalankan. Birokratisasi demi efisiensi administrasi dilakukan pemerintah Orde Baru dibawah UU No.5/1979. Otonomi khusus yang bersifat tradisional berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat diberikan oleh pemerintah pasca Orde baro/reformasi. Buku ini memberi gambaran pertumbuhan desa mulai dari asal muasalnya sampai keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara kita. Untuk kepentingan praktis yang sangat berguna bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), buku ini menguraikan secara teknis sistem pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan pelaksanaannya. ; Bibliografi : hlm.243 - 247