Perpustakaan Pusat LAN RI

Lingkungan

Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil
perencanaan kawasan transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. Permasalahan penyusunan
rencana kawasan transmigrasi, berdasarkan tipologinya, meliputi: a) Kelengkapan
dokumen RKT bahwa sebagian besar RKT yang telah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum
dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota atau Gubernur mengenai
pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi sesuai dengan
kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Sebagian
besar RKT yang telah ditetapkan belum dilengkapi dengan dokumen hasil identifikasi
potensi kawasan transmigrasi serta belum dilengkapi dengan dokumen hasil Focus
Group Discussion dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait; c) Kesesuaian muatan
RKT belum terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah; d) Sebagian besar pengembangan kawasan transmigrasi masih
belum berbasis pengembangan wilayah dan masih sektoral dan masih banyak
kawasan yang belum memenuhi syarat kawasan transmigrasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku seperti: e) Luas delineasi wilayah perencanaan kawasan
transmigrasi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku; f) Rencana struktur
kawasan transmigrasi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku; g) Arahan
indikasi program utama dalam dokumen RKT belum memperlihatkan koordinasi dan
integrasi dalam penyelenggaraan transmigrasi sesuai peraturan yang berlaku;
h) Pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi masih belum dilakukan
dengan pendekatan klaster yang berbasis komoditas unggulan; i) Pengembangan

kawasan transmigrasi belum terkait dengan pusat-pusat kegiatan (IKN, PKN, PKW
dan PKL) dan kawasan-kawasan lainnya (KI, KEK, dll). Kawasan dan masyarakat
tempatan yang berada di dalam dan sekitar kawasan transmigrasi belum dibangun
secara optimal. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan (lintas sektor,
pemerintah daerah, swasta dan Lembaga masyarakat) dalam sinergi program
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, sehingga masih rendahnya
investasi dari pemerintah maupun dunia usaha.