P
Abstrak
enindakan represif dan preventif yang dilaksanakan
oleh Polri dalam menindak dan mencegah terjadinya
pelanggaran hukum pertambangan ilegal tidak akan
mendapatkan hasil yang optimal apabila akar
permasalahan yakni pemenuhan kebutuhan ekonomi
masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari
pertambangan ilegal tidak terpenuhi. Untuk itu perlu
dilakukan tindakan pre-emtif Kepolisian melalui
Perpolisian Masyarakat yakni membangun kebijakan yang
dapat mendorong masyarakat penambang ilegal secara
sadar dan partisipatif mengalihkan mata pencahariannya
kepada kegiatan perekonomian yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan dengan memanfaatkan lahan bekas
tambang ilegal yang ada. Kebijakan yang dibangun ini
tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Polri saja, namun
diperlukan kolaborasi dari seluruh stakeholder agar
strategi yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik
dan memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan
masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan
keamanan dan ketertiban di dalam negeri.