Penindakan represif dan preventif yang dilaksanakan oleh Polri dalam menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum pertambangan ilegal tidak akan mendapatkan hasil yang optimal apabila akar permasalahan yakni pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari pertambangan ilegal tidak terpenuhi. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pre-emtif Kepolisian melalui Perpolisian Masyarakat yakni membangun kebijakan yang dapat mendorong masyarakat penambang ilegal secara sadar dan partisipatif mengalihkan mata pencahariannya kepada kegiatan perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan lahan bekas tambang ilegal yang ada. Kebijakan yang dibangun ini tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Polri saja, namun diperlukan kolaborasi dari seluruh stakeholder agar strategi yang direncakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri.