Berikut adalah ringkasan dari laporan proyek perubahan berjudul "Sinergi dan Kolaborasi dalam Interoperabilitas Data Pengaduan Masyarakat di DPR RI Menuju Pelayanan yang Akuntabel":
Latar Belakang: DPR RI memiliki fungsi pengawasan yang diimplementasikan melalui penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Namun, antara tahun 2020-2023, dari ribuan pengaduan yang masuk, tindak lanjut yang dilakukan masih rendah (di bawah 10%).
Permasalahan: Lambatnya tindak lanjut disebabkan oleh kurangnya political will dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), proses analisis yang lambat di Sekretariat Jenderal DPR RI, serta belum adanya sinergi dan interoperabilitas data antara Setjen DPR RI dengan instansi terkait.
Inovasi: Proyek perubahan ini memperkenalkan AIRA (Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics). AIRA merupakan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu analis hukum dalam mengolah, meringkas, dan mencari dasar hukum terkait aduan masyarakat secara cepat dan akurat.
Tujuan dan Strategi:
Tujuan utama mencakup penyempurnaan peraturan pengelolaan pengaduan masyarakat dan membangun sinergi data melalui kerja sama (MoU) dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Ombudsman RI dan Kementerian ATR/BPN.
Implementasi dilakukan dalam tiga tahap: jangka pendek (pembentukan tim efektif, peluncuran AIRA, dan penyusunan regulasi), jangka menengah (optimalisasi integrasi data dan sosialisasi), serta jangka panjang (usulan perubahan Tata Tertib DPR RI terkait penanganan aduan).