Detail Katalog
ID: 2260
Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah
Pengarang:
Spontana, Tony T
Spontana, Tony T
Penerbit:
LAN Jakarta
LAN Jakarta
Tempat Terbit:
Jakarta
Jakarta
Tahun Terbit:
2016
2016
Bahasa:
id
id
Subjek
Pencegahan Korupsi
Deskripsi Fisik:
34 hlm:, lamp:, 30 cm
34 hlm:, lamp:, 30 cm
Nomor Panggil:
R. 09 PIM I 2016
R. 09 PIM I 2016
Control Number:
INLIS000000000002098
INLIS000000000002098
BIB ID:
0010-0718002098
0010-0718002098
Catatan
Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan penegakan hukum tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif, yang memungkinkan tersedianya forum komunikasi antara pejabat birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara obyektif, profesional, dan demokratis, untuk mengkaji dan menilai suatu kebijakan atau diskresi. Untuk tujuan itulah, digagas pembentukan Desk Kajian Daerah (DKKD) sebagai sebuah Sistem Pencegahan Korupsi, yang menjadi Proyek Perubahan ini.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B16629 |
R. 09 PIM I 2016 |
Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
---|---|---|---|---|
001 | _ |
_ |
INLIS000000000002098 | 1 |
005 | _ |
_ |
20180724144117 | 2 |
008 | _ |
_ |
180724||||||||| | ||| |||| || | | 3 |
035 | _ |
_ |
0010-0718002098 | 4 |
041 | _ |
_ |
$a id | 5 |
082 | _ |
_ |
$a R. 09 PIM I 2016 | 6 |
090 | _ |
_ |
$a R. 09 PIM I 2016 | 7 |
100 | _ |
_ |
$a Spontana, Tony T | 8 |
245 | _ |
_ |
$a Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah | 9 |
260 | _ |
_ |
$a Jakarta $b LAN Jakarta $c 2016 | 10 |
300 | _ |
_ |
$a 34 hlm:, lamp:, 30 cm | 11 |
500 | _ |
_ |
$a Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan penegakan hukum tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif, yang memungkinkan tersedianya forum komunikasi antara pejabat birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara obyektif, profesional, dan demokratis, untuk mengkaji dan menilai suatu kebijakan atau diskresi. Untuk tujuan itulah, digagas pembentukan Desk Kajian Daerah (DKKD) sebagai sebuah Sistem Pencegahan Korupsi, yang menjadi Proyek Perubahan ini. | 12 |
650 | _ |
_ |
$a Pencegahan Korupsi | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 17 Apr 2017
Disetujui OPAC: 17 Apr 2017
Disetujui OPAC: 17 Apr 2017