Detail Katalog
ID: 2260
Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah
Pengarang
Spontana, Tony T
Penerbit
LAN Jakarta
Tempat Terbit
Jakarta
Tahun Terbit
2016
Bahasa
id
Subjek
Pencegahan Korupsi
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
34 hlm:, lamp:, 30 cm
Nomor Panggil
R. 09 PIM I 2016
Control Number
INLIS000000000002098
BIB ID
0010-0718002098
Catatan
Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan penegakan hukum tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif, yang memungkinkan tersedianya forum komunikasi antara pejabat birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara obyektif, profesional, dan demokratis, untuk mengkaji dan menilai suatu kebijakan atau diskresi. Untuk tujuan itulah, digagas pembentukan Desk Kajian Daerah (DKKD) sebagai sebuah Sistem Pencegahan Korupsi, yang menjadi Proyek Perubahan ini.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
B16629 |
R. 09 PIM I 2016 |
Dapat dipinjam | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000002098 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20180724144117 | 2 |
| 008 | _ |
_ |
180724||||||||| | ||| |||| || | | 3 |
| 035 | _ |
_ |
0010-0718002098 | 4 |
| 041 | _ |
_ |
$a id | 5 |
| 082 | _ |
_ |
$a R. 09 PIM I 2016 | 6 |
| 090 | _ |
_ |
$a R. 09 PIM I 2016 | 7 |
| 100 | _ |
_ |
$a Spontana, Tony T | 8 |
| 245 | _ |
_ |
$a Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah | 9 |
| 260 | _ |
_ |
$a Jakarta $b LAN Jakarta $c 2016 | 10 |
| 300 | _ |
_ |
$a 34 hlm:, lamp:, 30 cm | 11 |
| 500 | _ |
_ |
$a Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan penegakan hukum tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif, yang memungkinkan tersedianya forum komunikasi antara pejabat birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara obyektif, profesional, dan demokratis, untuk mengkaji dan menilai suatu kebijakan atau diskresi. Untuk tujuan itulah, digagas pembentukan Desk Kajian Daerah (DKKD) sebagai sebuah Sistem Pencegahan Korupsi, yang menjadi Proyek Perubahan ini. | 12 |
| 650 | _ |
_ |
$a Pencegahan Korupsi | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Pencarian Terkait
Export