Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 2260
Cover Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah

Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah

Pengarang:
Spontana, Tony T
Penerbit:
LAN Jakarta
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2016
Bahasa:
id
Subjek
Pencegahan Korupsi
Deskripsi Fisik:
34 hlm:, lamp:, 30 cm
Nomor Panggil:
R. 09 PIM I 2016
Control Number:
INLIS000000000002098
BIB ID:
0010-0718002098
Catatan
Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan penegakan hukum tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif, yang memungkinkan tersedianya forum komunikasi antara pejabat birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara obyektif, profesional, dan demokratis, untuk mengkaji dan menilai suatu kebijakan atau diskresi. Untuk tujuan itulah, digagas pembentukan Desk Kajian Daerah (DKKD) sebagai sebuah Sistem Pencegahan Korupsi, yang menjadi Proyek Perubahan ini.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
B16629 R. 09 PIM I 2016 Dapat dipinjam Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000002098 1
005 _ _ 20180724144117 2
008 _ _ 180724||||||||| | ||| |||| || | 3
035 _ _ 0010-0718002098 4
041 _ _ $a id 5
082 _ _ $a R. 09 PIM I 2016 6
090 _ _ $a R. 09 PIM I 2016 7
100 _ _ $a Spontana, Tony T 8
245 _ _ $a Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Desk Kajian Kebijakan Daerah 9
260 _ _ $a Jakarta $b LAN Jakarta $c 2016 10
300 _ _ $a 34 hlm:, lamp:, 30 cm 11
500 _ _ $a Untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan penegakan hukum tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif, yang memungkinkan tersedianya forum komunikasi antara pejabat birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara obyektif, profesional, dan demokratis, untuk mengkaji dan menilai suatu kebijakan atau diskresi. Untuk tujuan itulah, digagas pembentukan Desk Kajian Daerah (DKKD) sebagai sebuah Sistem Pencegahan Korupsi, yang menjadi Proyek Perubahan ini. 12
650 _ _ $a Pencegahan Korupsi 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 17 Apr 2017
Disetujui OPAC: 17 Apr 2017
Export