Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 316
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi / Philipus Hadjon M.

Edisi: Cet.2

Pengarang:
Djatmiati, Tatiek Sri ; Addink, GH. ; Ten Berge
Penerbit:
Gajah Mada Univerity Press,
Tempat Terbit:
Yogyakarta :
Tahun Terbit:
2012
Bahasa:
ind
Subjek
Hukum - Administrasi
Deskripsi Fisik:
vi, 132 hlm. : ilus ; 21 cm.
ISBN:
9794207659
Nomor Panggil:
300 HUK
Control Number:
INLIS000000000000297
BIB ID:
0010-0718000297
Catatan
Bibliografi : hlm. 128 - 132 ; Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum administrasilah yang diharapkan untuk mencegah korupsi, karena korupsi berkaitan dengan penggunaan wewenang. Oleh karena itu pemahaman akan hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini pemahaman hukum administrasi masih sangat minim dan bahkan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan tindak pidana korupsi masih lebih fokus pada aspek hukum pidana dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi.
Buku ini memaparkan konsep dasar hukum administrasidan kisi-kisi hukum administrasi. Kisi-kisi tersebut meliputi : konsep-konsep tentang wewenang, diskresi, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi serta konsep penyalahgunaan wewenang. (Tp)
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Katalog

Ditambahkan: 23 Feb 2015
Disetujui OPAC: 23 Feb 2015
Export