Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Negara - Litbang

Secara normatif peran atau kontribusi program dan kelembagaan litbang terhadap proses pengambilan keputusan strategis pemerintahan, telah mendapat pengakuan yang cukup luas. Artinya segala bentuk peraturan perundang-undangana baik di pusat maupun di daerah secara ideal baru dapat ditetapkan/atau dijalankan setelah melalui proses pengkajian yang matang dan mendalam. Namun dalam prakteknya pemanfaatan program dan kelembagaan litbang masih sangat minimal dalam menunjang formulasi kebijakan bidang tertentu hingga ke tahap implemetasinya.Dengan kata lain, proses formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya, belum didasarkan pada sebuah analisa akademis yang dapat dipertanggungjawabkan (research base policy).
Dampak logis dari situasi diatas adalah bahwa unit litbang/belum mampu menjadi garda terdepan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan instansi pemerintah. Padahal, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, perubahan kebijakan dan lingkungan sstrategis aparataur serta dinamika kehidupan sektor publik dan privat berlangsung begitu cepat. Hal ini tentu saja mensyaratkan perlu adanya sebuah kajian komprehensif atau multidimensional yang berfungsi untuk membuat antisipasi terhadap suatu kondisi, prediksi terhadap suatu trend, serta formulasi kebijakan terhadap suatu pengaaturan bidang tertentu. Dalam konteks seperti inilah, fungsi perencanaan litbang/kajian dalam proses pengambilan keputusan dan/atau perumusan kebijakan poltis maupun administratif menjadi sangat penting dan sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan.
Kelemahan diatas diperparah dengan kurang terjalinnya network dan koordinasi yang sinergis antara instansi teknis sektoral dengan lembaga litbang di daerah, serta antar lembaga litbang sendiri. Hal inilah yang menyebabkan program kajian/litbang masih bersifat parsial atau piecemeal dan tidak terpadu dalam kerangka pembangunan daerah/wilayah yang komprehensif, inklusif, saling terkait dan berkesinambungan. Padahal, meskipun setiap institusi kajian memiliki visi misi dan program yang spesifik sesuai topoksinya masing-masing, namun visi misi dan program tadi seyogyanya mengarah pada tujuan akhir yang sama, yakni meningkatnya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, melalui formulasi dan implementasi kebijakan lintas sektor dan lintas departemen yang smart, visioner, valid serta berdayaguna dan berhasilguna. Seiring dengan perkembangan kebijakan di bidang otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah, kesadaran untuk mengembangkan fungsi litbang sebagai bagian integral dari fungsi generik pemerintahan daerah, mulai lebih menonjol. Komitmen untuk memperkuat peran dan kelembagaan Litbang di daerah ini tentu perlu disambut secara posistif, terutama oleh komunitas kelitbangan. Perlu segera disusun rencana aksi tentang rencana pembentukan dan pengembangan kelembagaan litbang di daerah. Pembentukan kelembagaan litbang ini perlu diperkuat dengan pembentukan jaringan kelitbangan dan resource center sebagai komponen penunjang untuk menjamin terselenggaranya lembaga litbang baru di daerah secara optimal. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, PKP2A III LAN Samarinda bekerjasama dengan Balitbang Kaltim dan DPRD Kaltim dipandang perlu diadakan rapat koordinasi Litbang, yang dengan tema "Pengembangan Jaringan Kelitbangan dan Resource Center Litbang Dalam Mendukung Optimalisasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pembangunan".Selanjutnya menjadi judul kajian yang diterbitkankan dalam bentuk buku.