Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemerintahan daerah - Kelembagaan

Semenjak runtuhnya orde baru, banyak muncul desakan adanya tuntutan reformasi di bidang pemerintahan. Salah satunya adalah reformasi bidang pemerintahan daerah yang melahirkan terbitnya UU No. 22 tahun 1999. Namun tak lama kemudian lahir kembali UU No. 32 tahun 2004 sebagai penggantinya. Selama kurun waktu tersebut membawa konsekuensi yang mendasar, termasuk perlunya penataan kewenangan dan kelembagaan daerah. Dalam aspek kewenangan daerah , peraturan perundang-undangan tentang kewenangan seperti PP No. 25/2000 dan Kepmendagri No. 130-67/2002, jelas perlu dilakukan penyesuaian. Sementara dalam aspek kelembagaan, PP No. 82003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah pula disiapkan naskah penggantinya. Perubahan pada tataran kebijakan ini pada gilirannya membutuhkan langkah penyesuaian pada tataran operasional.Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kajian ini mencoba mengidentifikasi kriteria dan indikator-indikator dalam penataan kewenangan dan kelembagaan daerah.yang efektif dan efisien.