Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Negara - Birokrasi

Dilatarbelakangi oleh permasalahan netralitas birokrasi yang membayangi wajah birokrasi dalam sejarah birokrasi di Indonesia, timbul keinginan dari para pakar, akademisi, negarawan bahkan birokrat sendiri untuk menempatkan birokrasi pada posisi yang netral. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini bertujuan untuk melihat permasalahan birokrasi untuk kemudian mencoba memahami akar permasalahan netralitas birokrasi dan kemudian menjadikannya bahan untuk menyusun strategi menumbuh kembangkan netralitas birokrasi.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplapantif yang dimaksudkan untuk menjelaskan penyebab terjadi gejala-gejala yang ditemukan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan kemudian mencarikan solusinya berdasarkan pendapat pakar politi, birokrat dan akademisi. Objek yang dikaji adalah netralitas birokrasi legislatif dan eksekutif di pusat maupun di daerah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah idiskusi yang dilakukan melalui lokakarya, wawancara dengan key informan di daerah, serta telaah dokumen berupa peraturan perundang-undangan data-data kepegawaian dan berita di surat kabar.
Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi adalah : 1. peraturan perundang-undangan yang justru merancukan batasan antara domain politikdan administrasi yang mengakibatkan politisasi birorasi, 2. adanya intervensi partai politik yang wakil-wakilnya duduk di legislatif, 3. adanya intervensi kelompok masyarakat yang memanfaatkan kelemahan masyarakat dan keburukan birokrasi, 4. kebijakan yang dirumuskan dengan menggunakan paradigma politis bukan manajerial, sebagai contoh penggunaan anggaran sebanyak 8,4 milyar untuk pembangunan rumah Kepala daerah dan wakilnya, yang menunjukkan kepentingan politis dari pada memperjuangkan kepentingan masyarakat, hal tersebut terjadi karena tidak ada ketentuan bahwa suatu kebijakan harus didasarkan pada kajian dan melibatkan masyarakat, 5. preferensi individual pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pada masyarakat, 6. penegakan hukum yang kurang karena hukum yang tidak jelas dan tidak mempunyai sanksi yang tegas.