Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemerintahan daerah - Kalimantan

Dewasa ini perubahan kebijakan di tingkat pusat yang berhubungan dengan kepemerintahan daerah berlangsung teramat cepat, baik menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun personalia. Di bidang pelayanan telah lahir banyak peraturan dan/atau keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara, misalnya Keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; No.25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; No. 26/KEP/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Surat Edaran No. 15/M.PAN/2005 tentang Peningkakatan Intensitas Pengawasan Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik dan sebagaimana.
Berbagai kebijakan tersebut pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yanglebih baik, termasuk di bidang pelayanan publik. Namun fenomena empiris menunjukkan masih rendahnya efektivitas berorganisasi yang dialami oleh pemerintahan daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Kecenderungan membengkaknya jumlah perangkat daerah, masih lebih besarnya biaya/belanja rutin dibanding belanja pembangunan, indikasi jumlah personil yang melebihi beban kerja, tuntutan sebagian elite lokal untuk memekarkan wilayah dan sebagainya adalah beberapa bukti yang menggambarkan betapa aparat daerah selama ini belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Atas dasar pemikiran tersebut, kajian ini mencoba menggali fenomena empiris tentang praktek-praktek kebijakan pemberian layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan secara umum masih menghadapi banyak kendala, baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun SDM, namun telah ada komitmen dan upaya untuk mengatasi kendala tadi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.Secara umum pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, khususnya di daerah pemekaran seperti Barito Selatan dan Sambas. Sementara di Kota Balikpapan, pelayanan publik (kependudukan) sudah sangat maju dan bahkan menjadi percontohan secara nasional.