Perpustakaan Pusat LAN RI

Kebijakan-Pembangunan

Dalam rangka menyikapi arus reformasi diperlukan usaha yang serius melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dan beretika . Hal ini diilhami oleh pendapat Osborn dan Gaebler (1992) , untuk menciptakan konsep pelayanan yang berorientasi kepada publik swngN memberikan otonomi kepada kelompok yang lebih kecildan lebih dekat kepada sasaran. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan megneluarkan PP No. 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Hal ini tentunya memerlukan pembenahan di segala bidang , baik dari segi SDM, Kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan umum.
Banyak masalah yang dihadapi setelah dikeluarkannya PP No. 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah, yang terkait dengan kebijakan tata pemerintahan di daerah. Dalam rangka untuk mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di pemerintaha daerah memerlukan suatu penanganan yang serius oleh aparatur pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sebuah kajian.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN Bandung, telah melakukan sebuah kajian yang di rangkum dalam satu bentuk buku dengan topik kajian besar mengenai Administrasi dan Kebijakan Pembangunan. Atas dasar itulah kumpulan summery hasil penelitian ini diberi judul "Kajian Kebijakan Pembangunan", yang mencakup lima sub topik kajian, yaitu : Kajian kebijakan kelembagaan, kajian kebijakan ketatalaksanaan, kajian kebijakan SDM, kajian kebijakan sistem pemerintahan dan kajian kebijakan pelayanan.