Perpustakaan Pusat LAN RI

Pembangunan - ekonomi

Krisis ekonomi 1997/1998 telah melahirkan kensensus nasional untuk memutar haluan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan sisstem pemerintahan tersebut dilandasi asumsi gagalnya pemerintahan yang sentralistis dalam mempertahankan perekonomian Indonesia dari badai krisis ekonomi. Dominasi pemerintah pusat dalam perumusan dan implementasi kebijakan dianggap sebagai titik lemah dalam sistem kebijakan nasional. Pemerintahan pusat memiliki keterbatasan informasi kebutuhan masyarakat serta rentang kendali manajemen pemerintahan. Sementara itu, pemerintah pusat dihadapkan pada keterbatasan kewenangan dalam mengatasi berbagai persoalan publik. Alhasil, goncangan ekonomi pada skala regional dengan mudahnya meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian Indonesia.
Sesuai harapan masyarakat desentralisasi dan otonomi daerah tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Kebijakan ini tentunya tidak hanya dirancang untuk melimpahkan kewenangan pusat ke daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah tetapi juga diharapkan dapat mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat mengembalikan keadaan Indonesia dari kondisi keterpurukan ekonomi yang sangat menyakitkan rakyat.
Namun demikian, setelah sepuluh tahun usia desentralisasi, kondisi bangsa masih belum menunjukkan pemulihan yang berarti. Beberapa survey menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum membaik. Bahkan menurut hasil studi yang dilakukan oleh Damanhuri melalui analisis perbandingan terhadap 71 negara menunjukkan Indonesia masih berada di tingkat kemajuan dalam perkembangan demokrasi politik pada level tingkat menengah, namun belum ada realisasinya terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Pembangunan ekonomi di tingkat daerah juga masih mengindikasikan masih tingginya tingkat kemiskinan.Salah satu indikator tersebut adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks lainnya yang menunjukkan kemiski9nan di Indonesia adalah Indeks keparahan kemiskinan. Atas dasar latar belakang tersebut diperlukan konstruksi model pengembangan kapasitas pengelolaan potensi dan sumber daya ekonomi daerah, penentuan skenario kebijakan dan program aksi dalam kerangka pengembangan kapasitas pengelolaan ekonomi daerah untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah.