Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemerintahan Daerah-kecamatan

Berdasarkan UU 32/2004 kecamatan menjadi perangkat daerah di wilayah kabupaten/kota dan dengan demikian untuk mendukung fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penajaman otonomi dan pemberdayaan kecamatan. Sebagai konsekuensi logisnya, maka organisasi kecamatan membutuhkan berbagai pengaturan yang jelas yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tepat, akuntabel dan reliabel. Kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan adalah terutama yang menyangkut kejelasan tentang kewenangan, pengorganisasian, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, kepegawaian, anggaran dan logistik serta hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Kecamatan.
Khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang perlu dimiliki oleh Camat/Kecamatan, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota hendaknya dapat mengambil keputusan yang tepat tentang hal ini. Pendelegasian kewenangan yang tepat sesuai dengan karakteristik, potensi dan kapasitas kecamatan merupakan suatu keniscayaan agar secara politis dan administratif memberikan manfaat baik kepada pemerintah daerah, kepada Kecamatan itu sendiri dan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan itu, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berfungsi memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan administrasi publik melalui kajian yang berjudul "Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Yang Berorientasi Pelayanan Masyarakat". Tujuan dari kajian ini adalah terumuskannya konsep distribusi kewenangan daerah kepada perangkatnya di Kecamatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan dalam hal pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan, sehingga pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang optimal, baik secara politis maupun administratif bagi setiap stakeholders, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah, perangkat daerah di Kecamatan dan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah : 1. terumuskannya tipologi kecamatan yang berdasarkan karakteristik dan potensi daerah, 2. tersusunnya kriteria yang konseptual dan praktikal untuk penetapan kewenangan yang dapat didelegasikan kepada kecamatan.
Berdasarkan hasil kajian teoritis dan analitis terhadap karakteristik seluruh kecamatan sample, teridentifikasi kompetensi inti (core competency) ssetiap kecamatan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut : pertama, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor pertanian dan peternakan. Kedua, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor kehutanan dan perkebunan. Ketiga, kecamatan-kecamatan yang berbasis sektor kelautan dan perikanan laut. Keempat, keacamatan-kecamatan yang berbasis perindustrian. Kelima, kecamatan-kecamatan yang berbasis perdagangan dan perkoperasian. Keenam, kecamatan-kecamatan yang berbasis pertambangan dan penggalian. Ketujuh, kecamatan-kecamatan yang berbasis kepariwisataan. Kedelapan, kecamatan-kecamatan yang berbasis layanan publik seperti perumahan, pendidikan dan perkantoran dan jasa lainnya.