Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Negara - penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu materi dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diberlakukan sejak 17 Oktober 2016 adalah mengenai Diskresi. Namun hingga saat ini, lebih dari dua tahun sejak berlakunya UU tersebut, masih terjadi kegamangan di kalangan aparatur pemerintah untuk melakukan diskresi. Meski diskresi telah diatur secara rinci dalam UU administrasi pemerintahan, namun dipandang masih perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi aparatur pemerintahan ketika melakukan diskresi. Maksud kajian ini adalah berupaya memberikan penjelasan dan kejjelasan lebih lanjut mengenai implementasi Diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Sexara rinci tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikai definisi, ruang lingkup dan persyaratan diskresi dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan; mengidentifikasi mekanisme dan format pelaporan serta prosedur ijin yang harus ditempuh bagi aparatur pemerintah dalam mengambil kebijakan atau tindakan kiskresi; mengidentifikasi pejabat yang dapat mengambil kebijakan atau tindakan diskresi; mengidentifikasi dasar hukum pelaksanaan dari UU AP, sehingga pmengikat bagi aparataur pemerintah dan aparat penegak hukum; serta mengidentifikasi lembaga yang dapat menjadi rujukan bagi aparataur pemerintah dalam mengambil keputusan atas sebuah kebijakan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi hal-hal tersebut diatas adalah pengembangan TOR dan research design; melakukan Desk study (stock taking, literatur review, documentary research, evidence analysis); FGD internal dan eksternal; Indepth Interview; penyusunan instrumen kajian; pengumpulan data/Informasi; pengolahan dan analisis data/informasi; validasi hasil kajian; dan penyusunan laporan akhir.