Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Negara - Kelembagaan

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di daerah. Perubahan tersebut berawal dari ketetapan bahwa kewenangan sebagian besar diberikan kepada daerah yustisi, kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal nasional serta agama. Perubahan kewenangan pemerintahan baik pusat, propinsi dan kabupaten/kota menyebabkan perubahan terhadap kelembagaan daerah. Namun, penyususnan kelembagaan daerah tidak boleh hanya mengacu kepada rincian kewenangan saja, tetapi harus melihat pula aspek-aspek lain sehingga pola kelembagaan yang rasional, efisien dan profesional dapat diwujudkan. Kelembagaan ideal yang dihasilkan itu dapat mendorong peningkatan kinerja, baik bagi organisasi maupun individu pelaksananya. Aspek-aspek dalam penataan kelembagaan bersifat kualitatif yaitu nilai strategis daerah dan teknologi yang terkait dengan visi-misi daerah, dan bersifat kualitatif seperti potensi dan kebutuhan daerah, jumlah SDM aparatur, keuangan dan kewenangan. Disamping kedua aspek tersebut, juga terdapat aspek yang bersifat semi kualitatif dan kuantitatif, yaitu kualitas kewenangan dan SDM.
Tujuan dari kegiatan workshop ini adalah menghasilkan naskah akademis analisis penataan kelembagaan provinsi yang merupakan hasil kajian akademis yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan provinsi. Ruang lingkupnya meliputi : identifikasi kebutuhan pembentukan lembaga/perangkat daerah provinsi, identifikasi pentahapan dan prioritas penataan kelembagaan provinsi dan identifikasi dimensi-dimensi kelembagaan provinsi sejak tahap identifikasi kewenangan, perumpunan kewenangan, besaran dan nomenklatur perangkat daerah serta tupoksinya. Dan hasil yang diharapkan adalah adanya tingkat kemanfaatan hasil workshop terhadap kelembagaan provinsi, dimana workshop ini sebagai media komunikasi dan curah pendapat antar badan/aparat penyelenggara pemerintahan dan penataan kelembagaannya serta kalangan akademisi dan elemen-elemen lain yang relevan, mengenai penataan kelembagaan.