Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Pemerintahan Daerah

Peran atau kontribusi program dan kelembagaan litbang terhadap proses pengambilan keputusan strategis pemerintahan secara normatif telah mendapat pengakuan yang cukup luas. Dalam arti bahwa segala bentuk peraturan perundangan baik di pusat maupun didaerah secara ideal baru dapat ditetapkan dan atau dijalankan setelah melalui proses pengkajian yang mendalam. Namun dalam prakteknya pemanfaatan program dan kelembagaan litbang masih sangat minimal dalam menunjang formulasi kebijakan bidang terrentu hingga ke tahap implementasinya.
Kondisi ini mengilustrasikan adanya kesenjangan (gap) antara kesadaran untuk mengembangkan program dan kelembagaan litbang dengan kenyataan belum sistematisnya upaya pemberdayaan program dan kelembagaan litbang, terutama untuk memperkuat fungsi perencanaan kebijakan pembangunan di daerah. Dampak dari kondisi tersebut adalah bahwa unit litbang/kajian belum mampu menjadi garda terdepan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan instansi pemerintah. Padahal di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis aparatur serta dinamika kehidupan sektor publik dan privat berlangsung begitu cepat. Hal ini tentu saja mensyaratkan perlu adanya sebuah kajian komprehensif yang berfungsi untuk membuat antisipasi terhadap suatu kondisi, prediksi terhadap suatu trend, serta formulasi kebijakan terhadap suatu pengaturan bidang tertentu. Dalam konteks inilah fungsi perencanaan litbang/kajian dalam proses pengambilan keputusan dan atau perumusan kebijakan politis maupun admistratif menjadi sangat penting, dan sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan.
Kondisi diatas tentu menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas kelitbangan untuk memperbaiki manajemen internal di lembaga masing-masing, baik menyangkut metodologis, kemampuan tenaga peneliti maupun kecermatan atau keakurasian dalam mengidentifikasikan kebutuhan program kajian/litbang. Selain itu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendongkrak kinerja dan citra kelitbangan adalah dengan merekayasa ulang konsep jaringan kerja kelitbangan di daerah yang lebih terintegrasi dalam rangka mewujudkan secara bersama visi pembangunan wilayah Kalimantan pada umumnya, hususnya Kalimantan Timur.