Perpustakaan Pusat LAN RI

E-Government - Reformasi Birokrasi

Indonesia kini berada di tengah-tengah pusaran perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis, transparan, serta meletakkan supermasi hukum, Perubahan itu memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali di letakkan pada posisi sentral.

Secara eksternal berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang Ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat Internasional. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah.
Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknolobi infomasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transasksi perdagangan.

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan gbal tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Pemanfaatan, pendayagunaan teknologi komunikasi informasi makin pesat dan kuat, Ketergantungan masyarakat terhadap Teknologi internet, meninggalkan teknologi informasi dan komunikasi lainnya dalam memenui kebutuhan mereka memberikan peluang bagi pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan berbagai perubahan strategi.
Inpres 3 tahun 2003 mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh mendorong e-Government sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kehendak publik dalam pelayanan yang berkualitas di satu sisi dan berbagai keterbatasan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan e-Goverment menjadi tantangan yang tidak bisa di hindari.
Melihat latarbelakang itulah, Lembaga Administrasi Negara dalam TA 2009 mengangkat tema kajian ""Kebijakan e-Goverment dlm mendukung Reformasi Birokrasi". Kajian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan dasar sebagai berikut : Faktor-faktor apa saja yang mendorong penerapan e-Goverment? Bagaimana komitmen kepemimpinan dalm mendukung penerapan e-Goverment Bagaimana komitmen kepemimpinan dalam mendukung penerapan e-Goverment? Bagaimana budaya kerja dan ketersediaan SDM TI dalam mendukung penerapan e-Goverment? Bagaimana aksesibilitas masyarakat pengguna terhadap e-Goverment yang diselenggarakan oleh daerah? Bagaimana manajemen dan pengolahan sistem e-Goverment yang selama ini diterapkan?.

Adapun tujuan dari kajian "Kebijakan e-Goverment dalam mendukung Reformasi Birokrasi" ini adalah sebagai berikut : (a) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong penerapan e-Coverment:; (b) Untuk mengetahui komitmen kepemimpinan dalam mendukung penerapan e-Goverment; (c) untuk mengetahui aspek pendanaan dalam mendukung pnerapan e-Goverment; (d) Untuk mengetahui budaya kerja dan ketersediaan SDM TI dalam menduikung penerapan e_goverment;; (e) Untuk mengetahui aksesibilitas masyarakat pengguna terhadap e-Goverment yang di selenggarakan oleh daerah; dan (f) Untuk mengetahui manajemen dan pengelolaan sistem e-Goverment yang selama ini diterapkan..

Dalam kajian ini, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif-evaluatif, dengan teknik pengumpulan data depth-interview sebagai pilihan yang dianggap tepat untuk mendapatkan gambaran e-Goverment sejak dari proses perencanaan hingga evaluasi dan sistem pelaporannya. Dengan menggunakan instrumen panduan wawancara yang dinamis, penelitian ini di maksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang menyangkut faktor-faktor pendorong, komitmen pimpinan, pendanaan, aksesibilitas masyarakat pengguna, aspek SDM dan budaya kinerja, dan aspek manajerial serta pihak-pihak yang terkait.

Responden terpilih dalam kajian ini terdiri dari pemerintah daerah antara lain Sekretariat Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian Daerah, Dinas infokom, dan Satuan Kerja (Satker) yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan e-Goverment dan Unit-Unit kerja teknis seperti unit-unit pelayanan masyarakat di daerah.

Sementara lokus kajian yang terpilih adalah (1) Provinsi Banten, (2) Propinsi Jawa Barat, (3) Kota Tarakan, (4) Kabupaten Banyuasin, (5) Kabupaten Kebumen, (6) Kota Yogyakarta, (7) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BPKPB & Pulau Batam, dan (8) Kota Surabaya.

Dengan menggunakan instrumen analisis sistem audit COBIT (Control Objectives For Informotion and related Technology) yang telah dimodifikasi dari IT Governance institute yang merupakan institusi internasional yang selama ini melakukan audit terhadap IT Governance di berbagai negara, dan berada di bawah The Information Systems Audit and Control Foundation, kajian ini mencoba secara kritis menganalisis tujuh aspek sebagaimana yang kita rumuskan di dalam kajian ini, meskipun demikian, tidak semua instrumen yang selama ini di gunakan oleh IT Covermance Institute dalam melakukan audit di berbagai negara kita gunakan sepenuhnya. Hal ini mengingat beberapa kelemahan yang selama ini kita miliki, misalnya: keterbatasan anggaran, luasnya wilayah negara ini, rendahnya pemahaman masyarakat pengguna dan lain sebagainya.

Secara umum, indikator ini dalam sistem audit COBIT ini antara lain berisi tentang (a) Dukungan dan Komitmen pimpinan, (b) Manajemen dan Pengelolaan Sistem, (c) Budaya Kerja TI, (d) Kualitas Layanan TI (manajemen tingkat layanan dan manajemen layanan pihak ketiga, evaluasi terhadap kepuasan pelayanan kepada User. Dari analisis yang dilakukan dalam kajian ini, dengan menggunakan instrumen COBIT yang telah di modifikasi oleh LAN,

Pelaksanaan e-Goverment di Indonesia sebagai berikut :
1. Dorongan Penerapan e-Government di Daerah.
2. Komitmen dan dukungan pimpinan.
3. Aspek Pendanaan.
4. SDM dan Budaya Kerja.
5. Aksesibilitas Masyarakat Pengguna.
6. Manajemen e-Government dan Pngelolaan Sistem.
7. Pihak -pihak terkait.
Berdasarkan analisis terhadap matrik-matrik pihak pihak terkait berdasarkan peran/sasaran, arsitektur, infrastuktur, aplikasi dan prioritas pendanaannya, ,
Beberapa kesimpulan yang digarisbawahi :
a. Penentuan prioritas dan sasaran di sebagian besar daerah masih ditentukan oleh Kepala Daerah dan Setda. Hal ini menunjukan bahwa penentuan sasaran dan pemrioritas anggaran bersifat top down. Meski mengandung nilai kebaikan, misalnya, lebih mudahnya pimpinan mengantisipasi dan menjawab masalah pendanaan karena pimpinan sendiri yang menetapkan sasaran dan prioritasnya, namun kelemahannya juga banyak misalnya kurang rasa memiliki bagi seluruh anggota organisasi terhadap pelaksanaan penggunaan TI, karena dalam penentuan sasaran pihak bahawan tidak dilibatkan, apalagi masalah pendanaan, karena tampaknya hanya pihak pimpinanlah yang mengetahuinya.
b. Penentuan arsitektur, infrastuktur dan aplikasi sebagian besart tidak banyak yang melibatkan pihak kepala daerahdan Sekda belum maksima perannya, sebagian besar alasannya karena pengetahuan top executive terhadap hal teknis sangat minimal. Padahal peran mereka sangat penting untuk bergabungh dengan bawahannya dalam merumuskan sasaran dan prioritas pendanaan agar pelaksanaan e-Government lebih efektif.
C. Cara penerapan e-government di berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia penerapan e-Government menggunakan tipe archetype federal, karena menunjukan gabungan antara keputusan pimpinan SKPD (organisasi di bawahnya).
d. Untuk mendapat optimalissi dari e-Government harus ditingkatkan lagi. kualitas dan kuantitas hbungan antar pimpinan dan bawahan sehingga lebih maksimal terkait dengan penerapan e-government nya.