Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi negara - Pelayanan publik

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan Electronic Government sudah berlaku selama tiga tahun. Bila dilihat sejak berlakunya peraturan tersebut perkembangan pelayanan pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi berjalan cukup lambat. Hal ini terbukti dari situs-situs yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagian besar masih berupa informasi layanan, sedangkan layanan transaksional masih belum banyak disentuh. Berdasarkan data yang ada tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara melakukan kajian yang diharapkan dapat menghasilkan strategi untuk mempercepat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kajian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan obyek penelitian secara apa adanya. Untuk dapat memperdalam analisis kajian, maka dikembangkan dengan metode eksploratif, dimana akan digali informasi-informasi yang dibutuhkan secara lebih mendalam agar lebih dapat mempertajam analisis yang dilakukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat yang menggunakan fasilitas teknologi informasi (electronic services).
Key informant diambil dari para pelaksana pelayanan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari hasil analisis kajian disimpulkan bahwa secara umum pelayanan electronic yang dilakukan oleh instansi pemerintah masih berada dalam tahap persiapan, yaitu penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung penerapan electronic service dan kelembagaan.
Kesimpulan yang diperoleh dari kajian yang dilakukan adalah bahwa peran pimpinan sebagai driving force masih sangat diperlukan dalam mengembangkan electronic services. Selain itu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang menangani teknologi informasi masih sangat minim sehingga penerapan electronic services mengalami hambatan. Permasalahan lain adalah belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dan struktur kelembagaan yang memadai. Dengan demikian rekomendasi yang diusulkan antara lain : meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang teknologi informasi, memberikan aspisrasi pada pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan electronic services, menyusun panduang pengembangan instruktur portal pemerintah dan panduan penyelenggaraan situs web pemerintah dan pembuatan model pengelolaan electronic services.