Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemerintah daerah

Implementasi desentralisasi urusan pemerintahan menjadikan pemda (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan publik. PP. No. 38 Tahun 2007 telah membagi urusan-urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya pemerintah daerah memiliki urusan wajib maupun urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kondisinya. Peran yang besar dengan potensi dan keterbatasan yang dimiliki masisng-masing daerah menjadikan antar daerah memiliki ketergantungan. Ditambah dengan prioritas pembangunan masing-masing daerah yang berbeda-beda sebagai upaya mewujuudkan janji dan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih, menjadikan pembangunan antar daerah seperti berjalan sendiri-sendiri. Beberapa hal tersebut memberi alasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam rangka mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya.
Kalimantan sebagai sebuah regional yang terdiri atas empat provinsi, tidak terlepas dari persoalan tersebut. Bakan ketergantungan kalimantan bukan lagi antar daerah dalam satu kawasan regional kalimantan, tetapi antar pulau bahkan negara. Sebagian suplai bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kalimantan harus dipenuhi dari Jawa, Sulawesi dan bahkan Malaysia. Oleh karena itu, kerjasamaantar daerah menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah daerah di Kalimantan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kerjasama antar daerah yang difokuskan pada kerjasama antar pemerintah provinsi di Kalimantan dalam rangka pembangunan daerah dan pelayanan publik, kemudian melihat efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan operasionalisasi kerjasama tersebut. Selanjutnya dikaji peluang terwujudnya Kalimantan Incorporated yang diharapkan depat menjadi sebuah model untuk mengakselerasi pembangunan di Kalimantan. Penelitian ini menggunakan perpaduan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif metode evaluasi dengan pendekatan evaluasi formal. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan focus group disscussion (FGD), wawancara kepada key informant di masing-masing lokus serta pengumpulan data data sekunder.
Lokus penelitkan ini adalah semua provinsi di Kalimantan sebagai lokus utama serta dua provinsi di luar Kalimantan, yaitudi Pulau Jawa dan Sulawesi sebagai pembanding.Populasi daerah penelitian utama di Kalimantan meliputi : Provinsi Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kalbar. Sedangkan sampel pembanding di Pulau Jawa adalah Provinsi Jatim dan sampel pembanding di Pulai Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).