Perpustakaan Pusat LAN RI

Budaya Kerja

Keberhasilan birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak hanya tergantung pada kemampuan intelektual dan kompetensi manajerialnya saja, namum juga sangat ditentukan pada aspek sikap perilaku (behavior) dan budaya kerja di lingkungan tempat tugasnya (organizational culture). itulah sebabnya upaya membangun kompetensi intelektual dan manajerial harus diimbangi dengan upaya mendorong penerapan budaya kerja secara tepat dan optimal.
Dalam rangka memperkuat dimensi budaya dalam sektor publik ini telah ditempuh beberapa langkah konkrit antara lain penataran P4, Gerakan Disiplin Nasional (GDN), penerapan instrumen penilaian dengan DP3, implementasi Waskat (pengawasan melekat) dan Tim Anti Korupsi dan sebagainya. Namun sejauh ini belum nampak hasil seperti yang diharapkan, bahkan dalam era otonomi ini cenderung ditemukan banyak fenomena penyimpangan yang bersumber dari lemahnya budaya kerja seperti KKN, kasus-kasus asusila, rendahnya tingkat kehadiran pegawi pada waktu-waktu tertentu seperti lebaran, konflik kepentingan antar instansi (contoh : antara eksekutif dan legislatif) dan sebagainya.
Mengingat hal tersebut, maka kajian ini mencoba mengidentifikasi kondisi obyektif dan implementasi budaya kerja 0rganisasi pemerintahan, serta memotret sejauhmana praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip budaya kerja. Dari hasil identifikasi tadi diharapkan kajian ini dapat menawarkan alternatif kebijakan yang lebih operasional dalam menumbuhkan dan membangun budaya kerja organisasi pemerintah daerah, sehingga dapat memacu kinerja pelayanan sektor publik secara lebih baik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip budaya kerja yang dinilai terdiri dari 17 pasang, masing-masing keihlasan dan kejujuran, integritas dan profesionalisme, kreativigtas dan kepekaan terhadap lingkungan tugas, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok, ketepatan dan kecepatan, rasionalitas dan emosi, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan bekerja, keberanian dan kearifan dalam mengambil keputusan/mengenai konflik, dedikasi dan loyalitas, semangat dan motivasi, ketekunan dan kesabaran, keadilan dan keterbukaan serta penguasaan iptek.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum daerah belum menaruh perhatian yang memadai untuk memperkuat budaya kerja di lingkungannya masing-masing. Dari 4 (empat) daerah yang di survey, baru Kabupaten Kutai Timur yang sudah punya Perda tentang implementasi budaya kerja untuk organisasi pemerintah daerah. Itupun masih lebih banyak bersifat "retorika"karena belum dapat berjalan dengan baik sesuai kaidah yang ada. Disamping itu, di seluruh daerah juga belum ditemui adanya kelompok-kelompok budaya kerja (KBK) yang berfungsi untuk menunjang pelaksnaan tupoksi organisasi.Belum optimalnya penerapan budaya kerja bagi organisasi perangkat daerah ini nampaknya bersumber dari beberapa kondisi, antara lain belum adanya pemahaman secara utuh diantara jajaran aparatur daerah mengenai esensi dan manfaat budaya kerja. Selain itu upaya sosialisasi dan diseminasi dari instansi pusat tentang tahapan dan teknik penerapan budaya kerja juga belum terprogram secara sistimatis.