Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi- negara

Dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah dapat diketahui dengan memperhatikan indikator ekonomi, sosial dan lingkungan daerah bersangkutan. Hal ini sejalan dengan PP No. 8 Tahun 2008 tentang : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat.
Untuk mengurai dan menemukan fakta-fakta terkait kajian dampak implementasi perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan, maka dilakukan pengumpulan informasi melalui wawancara, pengumpulan data sekunder serta informasi melalui website.Adapun daerah yang menjadi sample dalam kajian ini adalah Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Kotabaru, Kotawaringin Timur, Barito Timur, Sanggau dan Bengkayang.
Berdasarkan perbandingan data angka pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dari tahun 2006 hingga 2008, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di semua kabupaten positif,dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Variasi ini muncul karena dipengaruhi oleh sektor yang dominan dalam PDRB Secara umum perekonomian kabupaten-kabupaten di pulau kalimantan masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Sektor primer menjadi unggulan karena sektor lainnya masih belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian. Pertumbuhan perkapita di beberapa kabupaten menunjukkan kecenderungan yang positif dan meningkat, hanya ada satu kabupaten yang pertumbuhan PDRB perkapitanya melambat, yaitu Kabupaten Sanggau.
Selain indikator ekonomi, indikator sosial yang terdiri dari IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga dapat digunakan untuk melihat dampak implementasi perencanaan pembangunan di daerah. IPM merupakan parameter pembangunan di bidang SDM yang menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di beberapa kabupaten yang menjadi sampel menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan.
Indikator lain yang kadang terlupakan dalam melihat dampak implementasi perencanaan pembangunan di daerah adalah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi biasanya diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan, khususnya perekonomian yang tergantung pada sektor yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan. Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan membawa konsekuensi kepada kerusakan lingkungan karena akan merusak berbagai kekayaan hayati di atasnya. Hampir semua kabupaten yang menjadi sampel dalam kajian ini menyatakan pentingnya kelestarian lingkungan hidup dalam RPJMN mereka. Namun upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah belum optimal.