Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemda Kalimantan

Peran birokrasi pemerintah begitu besarnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang berkaitan dengan urusan kependudukan maupun pelayanan publik yang lain. Kuatnya peran birokrasi berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan. Banyaknya kritikan masyarakat dan para pakar terhadap birokrasi mencerminkan bahwa birokrasi pemerintah masih belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam pelayanan publik. Pelayanan yang lambat, tidak efisien, pungutan liar, dan birokrasi yang gemuk masih menjadi bagian dari kritik tersebut.
Scara teori birokrasi pemerintah di Indonesia dipandang lebih bersifat birokrasi Weberian yang umumnya memiliki hirarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi yang rinci dan pejabat karier..Oleh Caiden hubungan antara penerapan prinsip-prinsip birokratisasi Weber hingga tingkat tertentu dapat membawa birokrasi pada efisiensi yang lebih tinggi, namun ketika tingkat birokratisasi menjadi berlebihan dan melampaui titik optimalnya maka efisiensi itu justru akan menjadi semakin rendah. Titik optimalitas masing-masing karakteristik birokrasi Weberian dalam hubungannya dengan kinerja birokrasi tidak sama, bisa saja hierarki telah mencapai titik optimal, namun karakteristik lain seperti spesialisasi, formalisasi dan impersonalitas belum mencapai titik optimal. Birokrasi yang memiliki fungsi perencana tentu memiliki kebutuhan berbeda dari birokrasi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik (Agus Dwiyanto, 2011).
Penerapan reformasi birokrasi saat ini menjadi pencerah bagi perbaikan kondisi birokrasi. Rakhmat MS (005)menyebutkan bahwa melalui reformasi, masyarakat akan mengetahui sejauhmana kinerja birokrasi pemerintah, bahkan Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan (2008) menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance. Perpres No. 81 Tahun 2010 menyebutkan adanya delapan area perubahan dari implementasi RB, yakni area organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan ppublik, pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.
Di Kalimantan, gaung penerapan RB juga terasa dengan adanya program percepatan RB. Dengan menganalisis setiap area perubahan dalam RB di pemerintah daerah diharapkan mampu memotret kesiapan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan RB. Adapun lokus penelitian yang digunakan adalah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota BAnjarmasin, Kaupaten Tabalong, Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.