Perpustakaan Pusat LAN RI

Otonomi Daerah

Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang berhubungan dengan kepemerintahan daerah berlangsung teramat cepat, baik menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun personalia. Di bidang pelayanan sendiri telah lahir banyak peraturan dan/atau keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, misalnya Keputusan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan PElayanan Publik; No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; No. 26/KEP/ M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akunbilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Surat Edaran No. 015/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik; dan sebagainya
Berbagi Perubahan Kebijakan tersebut pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebik baik, termasuk di bidang pelayanan publik. Namun fenomena empiris obyektif menunjukkan masih rendahnya efektivitas berorganisasi yang dialami oleh pemerintahan daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Kecendrungan membengkaknya jumlah perangkat daerah, masih lebih besarnya biaya/belanja rutin dibanding belanja pembangunan, indikasi jumlah personil yang melebihi beban kerja, tuntutan sebagian elite lokal untuk yang menggambarkan betapa aparat daerah selama ini belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan masyarakat melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efektif
Atas dasar pemikiran tersebut, maka kajian ini mencoba menggali fenomena empiris tentang praktek kebijakan pemberian layanan kepada masyarakat. Dari diharapkan dapat mendorong terciptanya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya akunbilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk dapat memberikan rekomendasi tentang peningkatan efektivitas pelayan publik tersebut, kajian ini mencoba memetakan kendala yang dihadapi saat ini serta menilai langkah-langkah yang tengah dilakukan untuk mengatas kendala yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masih menghadapi banyak kendala, baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupunSDM, namun telah ada komitmen dan upaya untuk mengatasi kendala tadi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan kata lain, secara umum pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, khususnya di daerah pemekaran seperti Barito Selatan dan Sambas (catatan: Kabupaten Sambas sesungguhnya merupakan kabupaten induk yang dimekarkan menjadi 3 daerah otonom, namun memindahkan ibukota dari kecamatan singkawang ke kecamatan Sambas; singkawang sendiri sekarang menjadi kota otonom). sementara di kota balikpapan, pelayanan publik ( khususnya pelayanan kependudukan( sudah sangat maju dan bahkan menjadi percontohan secara nasional. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa kondisi antar daerah sangat beragam, dan kinerja pelayanannya-pun cukup bervariasi.