Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kabinet dan memilih menterinya secara leluasa. Kekuatan parlemen yang cenderung menguat dalam konstelasi pemerintahan memberi warna tersendiri dalam pembentukan kabinet. Mengakomodasi kepentingan partai politik atau profesional murni menjadi satu tantangan tersendiri bagi calon presiden terpilih dalam membentuk kabinetnya.
Di tengah hingar bingar berita penetapan presiden terpilih, Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga think tank pemerintah mencoba memberikan tiga opsi usulan arsitektur Kabinet 2014-2019. Opsi yang diusulkan lahir dari pemikiran teknokratis yang berlandaskan pada amanat konstitusi negara dan prinsip efisiensi, efektivitas dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan.