Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrai Negara - Kelembagaan

Sampai dengan saat ini pembangunan wilayah perbatasan masih dirasakan belum cukup memadai dibandingkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan negara tetangga yang berbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan sudah selayaknya lebih diprioritaskan dan dipercepat melalui kebijaksanaan khusus yang holostik, terutama dalam melaksanakan penetapan dan pemeliharaan batas wilayah, pembentukan lembaga khusus yang menangani wilayah perbatasan, meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dari berbagai tindak pelanggaran hukum, terutama illegal trading, illegal logging, dan illegal fishing serta meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam pengelolaan wilayah perbatasan.
Potensi sumber kekayaan alam wilayah perbatasan, baik hayati maupun non hayati, jika dikelola secara sistematik, terencana dan terkendali oleh pemerintah daerah melalui sinergi pembangunan di daerah antar berbagai komponen pengelola sumber kekayaan alam akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan dan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap keberhasilan pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan daerah termasuk kontribusi pembangunan wilayah perbatasn dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam memberikan kesejahteraan dan keamanan rakyat, sehingga mampu memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Repblik Indonesia.
Implementasi oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan memberikan konsekuensi penting, yaitu pemerintah Daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi dan nilai ekonomi sumber kekayaan alam yang memiliki prospek ekonomi. Pemerintah Daerah juga dituntut secara cepat mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dengan demikian, tantangan percepatan pembangunan wilayah dan pembangunan fisik wilayah perbatasan secara efektif dan efisien, agar masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.(Tp)