Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi pemda - Kalimantan

Kebijakan desentralisasi pada dasarnya mengandung paradigma pokok untuk mendorong tumbuhnya demokratisasi, pelayanan publik, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat daerah yang semakin tinggi. Artinya semangat otonomi daerah menghendaki terjadinya proses pendewasaan (maaturity), pemandirian (independency) dan pengembangan kapasitas (capacity building) segenap komponen pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah untuk mampu mengurus daerahnya sendiri secara optimal. Pentingnya pengembangan partisipasi selain sebagai wahana pemberdayaan, sekaligus juga merupakan sarana social control terhadap penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia, khususnya pada tingkatan akar rumput (grassroot level). Oleh karena itu, dari perspektif sosiologis, keengganan untuk berpartisipasi pada hakekatnya justru merupakan pilihan tindakan yang merugikan kepentingan sendiri.
Paparan diatas sekaligus menyiratkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan para pemegang kebijakan (policy holders) semata, tetapi justru terletak pada terjalinnya sinergi yang saling memperkuat (mutual interrelations) diantara pilar-pilar pembangunan daerah yakni pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat luas termasuk kelompok masyarakat adat. Melihat pentingnya dukungan konkrit dan partisipasi aktif masyarakat (adat) dalam pembangunan daerah di era otonomi luas inilah, maka dipandang perlu adanya kajian yang secara eksploratif dapat menggambarkan kondisi empirik di lapangan tentang partisipasi lembaga dan kelompok masyarakat adat di wilayah Kalimantan.
Hasil penelitian secara umum menggambarkan adanya hasrat dan keinginan baik (good will) dari kelompok masyarakat adat untuk dapat berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan di daerah.Namun nampaknya kebijakan daeraha untuk memperkuat an mempromosikan partisipasi ini belum terstruktur secara sistematis dan terprogram secara berkesinambungan Akibatnya, banyak dijumpai adanya partisipasi semu (ominal participation), yakni keterlibatan masyarakat dalam suatu program yang digulirkan pemerintah secara permukaan saja, namun substansi dari program tersebut tidak tersentuh oleh kelompok masyarakat yang ada. Sikap aparatur pemerintah yang ragu-ragu dalam mendorong tumbuhnya partisipasi ini dapat pula disebut dengan pengabaian yang bijak (benign neglect).