Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi pemda - Monitoring kinerja

Lahirnya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatuur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-masing. Selain hak dan kewenangan, pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajibannya antara lain : kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat. Faktanya, banyaknya dokumen pelaporan dan monev kinerja Pemda dan adanya duplikasi materi pelaporan mengindikasikan perlunya penyederhanaan (simplifikasi) pelaporan dan monev kinerja pemda kepada pemerintah pusat. Banyaknya dokumen pelaporan dan monev tersebut berpotensi untuk menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan kepada publik secara optimal, karena pemerintah daerah hanya disibukkan dalam kegiatan penyusunan laporan-laporan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan gambaran kompleksitas pelaporan dan monev kinerja Pemda saat ini dan mendesain framework sistem monev kinerja Pemda.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui pemetaan data, analisis data kinerja serta desain framework monev kinerja Pemda. Hasil akhir kajian ini adalah desain model/framework yang merupakan desain dasar/konseptual tentang sistem pelaporan dan monev kinerja pemerintah daerah berbasis TIK. Desain konseptual ini dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem informasi berbasis TIK, yang menjadi value added dan faktor enabler dalam melakukan perubahan sistem pelaporan dan monev kinerja pemda ke arah yang lelbih efektif dan efisien.