Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Kependudukan Negara

Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan mencakup kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam prakteknya kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis (kesadaran masyarakat), aspek pengolahan data penduduk. Lokus di Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan India. Kerangka analisis mencakup: 1. hukum dan kependudukan; 2. kebijakan kependudukan; 3. kebijakan administrasi kependudukan; 4. faktor-faktor strategis administrasi kependudukan.
Rumusan hasil kajian ini adalah: pertama, potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2006 disebabkan oleh: 1. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang masih belum sesuai; 2. banyak butir-butir ketentuan yang diatur dalam UU ini masih bersifat umum yang memerlukan pengaturan lebih lanjut seperti: ketentuan mengenai perlindungan dokumen pribadi, ketentuan mengenai sanksi pidana;3. ada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU ini yang mengamanatkan terbitnya PP, Perpres dan Permen terkait yang sampai saat ini belum juga ada. Kedua, permasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 adalah: 1) belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait: terhadap UU ini menyebabkan praktek penyelenggaraan Administrasi kependudukan belum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada UU Administrasi Kependudukan;2. kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 dan kurangnya kesadaran sebagaian penduduk terhadap pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan pelanggaran terhadap prosedur pelayanan Administrasi Kependudukan.