Perpustakaan Pusat LAN RI

Administrasi Negara - Diklat ASN

Kajian kebijakan penyelenggaraan diklat khusus implikasi reformasi birokrasi (RB) dilatarbelakangi permasalahan umum yang dihadapi birokrasi :Organisasi belum tepat fungsi dan ukuran; Peraturan perundang-undangan : tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir; SDM Aparatur : belum optimalnya profesionalisme dan kinerja pegawai; kewenangan : penyimpangan dan penyalahgun aan wewenang; Pelayanan Publik : belum mengakomodasi kepentingan masyarakat; Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set): belum mencapai kinerja (better performance) dan berorientasi hasil (outcomes).
Agenda RB diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui : penerbitan Perpres No. 81/2010 tentang Grand Desain RB 2010-2015 ditindaklanjuti Permenpan dan RB No. 20/2010 tentang Road Map RB 2010-2014 sebagai acuan pelaksanaan agenda RB di lingkungan K/L dan Pemda. Untuk melaksanakan agenda tersebut





























Untuk melaksanakan agenda tersebut, Tim Nasional menyiapkan serangkaian program yang perlu ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga dan Pemda. Beberapa pedoman telah dan sedang disusun oleh Tim Nasional sebagai rujukan menyiapkan agenda di Kementerian/LEmbaga dan Pemda. Pelaksanaan program tersebut bagi sebagian organisasi mungkin tidak menjadi masalah, namun sebagian lagi masih membutuhkan "dukungan"berupa peningkatan kompetensi dalam penyusunannya. Salah satu upaya percepatan peningkatan kompetensi adalah melalui penyelenggaraan diklat, untuk itu LAN sebagai pembina diklat nasional berkepentingan melaksanakan percepatan peningkatan kompetensi tersebut.
Sehubungan dengan itu Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus (Implikasi RB) Tahun 2011. Tujuan kajian untuk menyiapkan rancangan kebijakan diklat khusus sebagai implikasi terhadap RB.Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah tersedianya naskah akademi tentang penyelenggaraan diklat khusus sebagai implikasi terhadap Reformasi Birokrasi.Berdasarkan hasil kajian, pengembangan SDM aparatur dapat ditempuh melalui Education atau pendidikan, Training/pelatihan dan Development/pengembangan.Dalam konteks RB dibutuhkan adanya sebuah kebijakan penyelenggaraan diklat khusus implikasi RB, disamping kebijakan penyelenggaraan diklat yang sudah ada saat ini seperti diklat pimpinan, diklat teknis dan fungsional.