Perpustakaan Pusat LAN RI

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dewasa ini dapat diamati bahwa prinsip desentralisasi pengadaan barang pada umumnya diinterpretasikan secara tidak tepat. Desentralisasi pengadaan brang seringkali diartikan dengan kebebasan bagi setiap unit kerja dalam melakukan pengadaan barang tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan antara peruntukan barang dan pemanfaatan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi demikian tentunya dapat menimbulkan kesenjangan antar unit kerja sehingga iklim kerja yang tercipta justru kurang kondusif.
Tugas, fungsi dan bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah baik Biro/Bagian, Badan/Kantor, dan Dinas... masing-masing memiliki karakter tersendiri sesuai fungsinya. Beragamnya bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah, secara konsepsi maupun kebijakan tidaklah menjadi masalah. Yang dapat dicermati dari temuan lapangan adalah bahwasanya organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah kerap dipandang dari perspektif eselonisasinya, bukan tugas dan fungsinya sehingga kinerja organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah acapkali menemui hambatan yang cukup signifikan. Kurang optimalnya kinerja Biro/Bagian Perlengkapan/Umum, Badan/Kantor, dan Dinas Pengelola Barang Milik Daerah dalam pelaksanaannya tugasnya kurang didukung dengan pengaturan tata hubungan kerja secara jelas beserta prosedur tetapnya (standard operating procedures). Padahal melalui pengaturan yang jelas dalam tata hubungan kerja, secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan pengaturan yang jelas maka pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Selanjutnya dengan ketersediaan prosedur tetap (standard operating procedures) tentunya akan mempermudah pihak-pihak pelaksana dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan.