Perpustakaan Pusat LAN RI

Keebijakan Publik

Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam beberapa peraturan antara lain : Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan beas dari KKN, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting terutama untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat sebagai dampak dari kebijakan. Namun dalam prakteknya menunjukkan berbagai kebijakan publik yang ditetapkan seringkali menuai kritik dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan cenderung kontra produktif.Kenyataan ini dikarenakan dalam proses kebijakan keterlibatan masyarakat tidak dilaksnakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga akomodasi stakeholders belum mewakili kepentingan masyarakat pada umumnya. Selama ini masyarakat biasanya hanya bisa menerima kebijakan pemerintah tanpa mengetahui alasannya. Suara mereka seolah-olah tidak didenga dalam proses perumusan kebijakan publik.
Permasalahan umum yang terjadi dalam partisipasi masyarakat adalah pemerintah kurang cepat dan tanggap dalam mensosialisasikan secara luas makna pemberdayaan partisipasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan terhadap aparat pemerintah, legislatif dan masyarakat/LSM, tidak adanya pedoman/ladasan pijak bagi pemerintah untuk berperan dalam pengembangan partisipasi masyarakat/LSM, pemahaman otonomi dan desentralisasi yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat belum dimiliki oleh umumnya jajaran pemda, masyarakat madani dan sektor swasta .
Dari sisi masyarakat/LSM terdapat juga berbagai permasalahan yaitu : masyarakat perorangan, kelompok kepentingan umumnya belum mengetahui dan mengerti atas haknya didalam menyalurkan aspirasi/tuntutan kepada lembaga legislatif dan eksekutif, peran lembaga RT/RW, lembaga adat dan keagamaan di lingkungan masyarakat belum berfungsi dan berperan didalam mensosialisasikan hak-hak rakyat dan partisipasinya didalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, keterbatasan pengetahuan masyarakat dan kesenjangan serta ketidakadilan memberikan dampak tersendiri di dalam menyalurkan hak dan aspirasinya sering menjadi obyek kepentingan kelompok tertentu dalam menyalurkan tuntutannya.
Salah satu aspek penting dalam proses kebijakan adalah partisipasi masyarakat, tuntutan akan hak masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas semakin kuat. Hal ini dilakukan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan dan kepentingan terhadap permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) berinisiatif untuk menyusun panduan mengenai pengelolaan aspirasi publik. Laporan ini memuat panduan tentang bagaimana aspirasi publik dapat dikelola oleh penyelenggara negara dan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik sehingga dapat menghasilkan proses kebijakan yang baik. (Tp) ; Bibliografi : hlm. 77 - 83