Detail Katalog
ID: 5359Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Model Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan / Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN Samarinda
Pengarang:
Meiliana ; Said Fadhil ; Tri Widodo WU
Meiliana ; Said Fadhil ; Tri Widodo WU
Penerbit:
PKP2A III LAN Samarinda,
PKP2A III LAN Samarinda,
Tempat Terbit:
Samarinda :
Samarinda :
Tahun Terbit:
2006
2006
Subjek
Pembangunan ekonomi
Deskripsi Fisik:
xi.,168 hlm. : ilus. ; 21 Cm
xi.,168 hlm. : ilus. ; 21 Cm
ISBN:
979-1176-05-1
979-1176-05-1
Nomor Panggil:
R. 320.807 2 LEM
R. 320.807 2 LEM
Control Number:
INLIS000000000005168
INLIS000000000005168
BIB ID:
0010-0419000128
0010-0419000128
Catatan
Kinerja pemerintah pusat dan daerah di bidang pelayanan umum serta pembangunan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pendapatan dan penguatan daya beli dan sebagainya)di wilayah perbatasan sampai saat ini relatif masih sangat rendah. Selain itu secara empiris di wilayah perbatasan terjadi banyak kasus-kasus "negatif"baik dalam hal kerusakan lingkungan,praktek perdagangan yang tidak mengindahkan etika, lunturnya nasionalisme dan sebagainya. Kondisi ini jelas pelru diantisipasi dengan memperkuat peran negara. dimana salah satunya adalah dengan melakukan penataan organisasi/kelembagaan.
Format dan fungnsi kelembagaan yang menangani dan/atau mengurusi pengelolaan wilayah perbatasan saati ini tidak jelas dan tidak memiliki otonomi yang memadai, sehingga mengakibatkan koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan menjadi kurang optimal. Padahal potensi kawasan perbatasan seperti perkebunan, kehutanan, bahkan perdagangan luar negeri sangata besar dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan yang lebih mandiri, misalnya dalam bentuk pengembangan kawasan berikat, KSB (kawasan siap bangun) sebagai cikal bakal kota mandiri dan sebagainya. Mengingat hal tersebut, maka kajian ini mencoba menyusun analisis tentang alternatif kelembagaan yang relatif lebih efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan di wilayah utara Kalimantan (Barat dan Timur) serta mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan di daerah perbatasanaik erbentuk perangkat daerah maupun tansi vertikal.Pada saat yang bersamaan dapat diproyeksikan kemungkinan pembentukan kawasan khusus dengan kelembagaan khusus, beserta skenario-skenario yang rasional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum kondisi wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan, masih ada service gap (kesenjangan pelayanan) di wilayah perbatasan, dimana masih cukup banyak fungsi pelayanan terrentu yang belum dapat berjalan karena belum adanya lembaga yang menangani. Selain itu, terdapat beberapa lembaga yang belum cukup efektif dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat di wilayah perbatasan.(Tp) ; Bibliografi : hlm. 169 - 170
Format dan fungnsi kelembagaan yang menangani dan/atau mengurusi pengelolaan wilayah perbatasan saati ini tidak jelas dan tidak memiliki otonomi yang memadai, sehingga mengakibatkan koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan menjadi kurang optimal. Padahal potensi kawasan perbatasan seperti perkebunan, kehutanan, bahkan perdagangan luar negeri sangata besar dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan yang lebih mandiri, misalnya dalam bentuk pengembangan kawasan berikat, KSB (kawasan siap bangun) sebagai cikal bakal kota mandiri dan sebagainya. Mengingat hal tersebut, maka kajian ini mencoba menyusun analisis tentang alternatif kelembagaan yang relatif lebih efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan di wilayah utara Kalimantan (Barat dan Timur) serta mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan di daerah perbatasanaik erbentuk perangkat daerah maupun tansi vertikal.Pada saat yang bersamaan dapat diproyeksikan kemungkinan pembentukan kawasan khusus dengan kelembagaan khusus, beserta skenario-skenario yang rasional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara umum kondisi wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan, masih ada service gap (kesenjangan pelayanan) di wilayah perbatasan, dimana masih cukup banyak fungsi pelayanan terrentu yang belum dapat berjalan karena belum adanya lembaga yang menangani. Selain itu, terdapat beberapa lembaga yang belum cukup efektif dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat di wilayah perbatasan.(Tp) ; Bibliografi : hlm. 169 - 170
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B1902285 |
R. 320.807 2 Lem m |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 18 Apr 2019