Detail Katalog
ID: 5360Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Telaahan Kebijakan Sistem Pensiun PNS / Pusat Kajian Sumber Daya Aparatur, LAN RI
Pengarang:
Emma Rahmawiati ; Akhyar Effendi ; Sri Hadiati WK
Emma Rahmawiati ; Akhyar Effendi ; Sri Hadiati WK
Penerbit:
Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur LAN,
Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur LAN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2011
2011
Subjek
Administrasi Negara - ASN
Deskripsi Fisik:
xvii., 104 hlm. : ilus. ; 23 Cm
xvii., 104 hlm. : ilus. ; 23 Cm
ISBN:
978-602-8463-09-6
978-602-8463-09-6
Nomor Panggil:
R.353.549.072 LEM
R.353.549.072 LEM
Control Number:
INLIS000000000005169
INLIS000000000005169
BIB ID:
0010-0419000129
0010-0419000129
Catatan
masa pensiun merupakan saat final dalam rangkaian episode pengabdian berpuluh puluh tahun bagi seorang PNS. Jika setelah pensiun kesejahteraan seorang pensiunan tidak berbeda jauh dengan ketika masih aktif mengabdi, maka hal tersebut tentunya yang dicita-citakan banyak orang. Namun jika kondisi setelah pensiun berubah drastis, maka hal ini yang seringkali menimbulkan post power sindrome. Desakan untuk mereformasi sistem pensiun PNS dan jaminan sosial lainnya terjadi di banyak negara. Pencetusnya adalah beban anggaran, isu demografi dan dinamika sosial, ekonomi dan politik. Jika di Eropa terjadi perubahan sistem pensiun PNSdan sistem jaminan sosial secara massif, maka di Indonesia desakan untuk mereformasi sistem pensiun PNS terjadi karena sistem pensiun PNS yang ada sekarang sudah tidak relevan kondisi saat ini baik dari aspek kebijakan, aspek anggaran, aspek kelembagaan, sifat pensiun, manfaat pensiun, kepesertaan, batas usia pensiun maupun prosedur pengajuan pensiun.
Sejak tahun 1969 hingga saat ini Undang-undang yang mengatur tentang pensiun PNS maasih mengacu pada Undang-undang no. 11 Tahun 1969. Namun konsideran yang dijadikan rujukan undang-undang ini justru telah tiga kali berubah seiring dengan perkembangan situasi sosial dan politik. Banyaknya kekeliruan dalam prakktik penyelenggaraan program pensiun dan program THTbagi PNSselama ini, menjadikan hal ini sebagai pembiaran yang pada akhirnya menylitkan baik bagi penyelenggara program pensiun dan THT atau pemberi kerja yaitu pemerintah maupun penerima kerja atau PNS. Kesalahan anggapan tentang peran PT Taspen, karena adanya ketidaktegasan dan tidak diikutinya prinsip perasuransian dalam penyelenggaraan program pensiun dan program THT bagi PNS.
Kurang transparansi dalam pelaporan penyelenggaraan program pensiun dan program THT banyak disoroti banyak pihak terutama bank Dunia. Kurang komitmen dan kejelasan dalam pelaksanaan metode pembiayaan pensiun dan implementasi program pensiun, menjadikan beban pembiayaan pensiun yang semakin membengkak.
Kajian ini berhasil mengidentifikasikan dan menganalisis beberapa permasalahan dalam sistem pensiun PNS saat ini yaitu : aspek kebijakan, anggaran, kelembagaan, sifat pensiun, manfaat pensiun, kepesertaan program pensiun, batas usia pensiun PNS, prosedur pengajuan pensiun beserta rekomendasinya. (Tp) ; Bibliografi : hlm. 169 - 170
Sejak tahun 1969 hingga saat ini Undang-undang yang mengatur tentang pensiun PNS maasih mengacu pada Undang-undang no. 11 Tahun 1969. Namun konsideran yang dijadikan rujukan undang-undang ini justru telah tiga kali berubah seiring dengan perkembangan situasi sosial dan politik. Banyaknya kekeliruan dalam prakktik penyelenggaraan program pensiun dan program THTbagi PNSselama ini, menjadikan hal ini sebagai pembiaran yang pada akhirnya menylitkan baik bagi penyelenggara program pensiun dan THT atau pemberi kerja yaitu pemerintah maupun penerima kerja atau PNS. Kesalahan anggapan tentang peran PT Taspen, karena adanya ketidaktegasan dan tidak diikutinya prinsip perasuransian dalam penyelenggaraan program pensiun dan program THT bagi PNS.
Kurang transparansi dalam pelaporan penyelenggaraan program pensiun dan program THT banyak disoroti banyak pihak terutama bank Dunia. Kurang komitmen dan kejelasan dalam pelaksanaan metode pembiayaan pensiun dan implementasi program pensiun, menjadikan beban pembiayaan pensiun yang semakin membengkak.
Kajian ini berhasil mengidentifikasikan dan menganalisis beberapa permasalahan dalam sistem pensiun PNS saat ini yaitu : aspek kebijakan, anggaran, kelembagaan, sifat pensiun, manfaat pensiun, kepesertaan program pensiun, batas usia pensiun PNS, prosedur pengajuan pensiun beserta rekomendasinya. (Tp) ; Bibliografi : hlm. 169 - 170
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B1902286 |
R.353.549.072 Lem k |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
B1902287 |
R.353.549.072 Lem k |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 18 Apr 2019