Perpustakaan Pusat LAN RI

Adm Negara - kelembagaan daerah

Sejalan dengan penerapan UU No. 25 tahun 1999, terjadi perubahan yang mendasar pada kelembagaan Kecamatan dan pola hubungan Kecamatan dan Desa Kecamatan bukan lagi wilayah administratif dan berubah menjadi perangkat daerah sehingga tidak ada lagi hubungan hirarkhis dengan Desa. Untuk itulah perlu dilakukan kajian tentang kelembagaan Kecamatan dan Desa. Dengan begitu luasnya cakupan masalah yang ada pada kajian ini permasalahan dibatasi hanya pada penataan kelembagaan Kecamatan dan pola hubungan Kecamatan dan Desa. Rumusan pokok permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimanakah penataan kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ? Dengan demikian tujuan dari kegiatan kajian ini adalah mengidentifikasi penataan kelembagaan Kecamatan dan hubungan kelembagaan Kecamatan dengan Desa saat ini serta berusaha menyusun rekomendasi pola penataan kelembagaan Kecamatan dan pola hubungan kelembagaan Kecamatan dengan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan juga eksploratif. Metode analisis ata yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam penataan kelembagaan kecamatan dan desa, baik dari kalangan pemerintah sendiri maupun berbagai kalangan di luar pemerintah.
Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa dalam kelembagaan kecamatan saat ini terdapat dualisme kedudukan Kecamatan yaitu sebagai wilayah dan sebagai unit organisasi perangkat daerah, dibutuhkannya aturan main yang jelas dalam hubungan Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, penelaahan kembali pengintegrasian Cabang Dinas menjadi perangkat Kecamatan, kekinginan pemerintah daerah untuk mendekatkan dan mempermudah palayanan pada masyarakat, perlu dipertimbangkannya menata kembali struktur eselonisasi di Kecamatan dan Kelurahan dan pada saat ini dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan dan Desa tidak lagi mempunyai hubungan hirarkis sehingga Desa langsung berhubungan dengan Bupati dan Kecamatan dilewati begitu saja. Dalam Kajian ini telah disusun rekomendasi pola penataan kelembagaan kecamatan dan pola hubungan Kecamatan dan Desa.(Tp)