Perpustakaan Pusat LAN RI

Pemilu

Pemilu yang dilaksanakan scara langsung pada tahun 2004 merupakan langkah luar biasa dan berupakan tonggak sejarah pesta demokrasi di tanah air. Pujian dari dunia Internasional datang silh berganti atas keberhasilan pelaksanaan Pemilu secara langsung di negeri ini. Kondisi demikian merupakan penghargaan bagi Bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak berlebihan apabila hal demikian merupakan sesuatu yang patut dibanggakan.
Seleain beberapa catatan keberhasilan Permilu 2004, terdapat beberapa catatan penting atas carut-marutnya implementasi Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.Bebrapa catatan penting tersebut diantaranya mengenai ketidak akuratan data pemilih, keterlambatan distribusi logistik dan praktek politik uang. Melihat kondisi tersebut, tampaknya evaluasi terhadap konten kebijakan dan implementasi PEmilu anggota DPR, DPD dan implementasi pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota di wakt yang akan datang.
Dengan kinerja implementasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Kebupatan dan Kota yang semakin memadai, diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kinerja pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik dalam konteks tersebut tentunya merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari tujuan negara sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945dalam pembukaan alinea keempat. Tujuan kajian adalah untuk memperoleh gambaran materi UU No. 12 tahun 2003 dan juga gambaran meta analisis implementasi pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan KOta.Metode kajian dilakukan dengan cara analisis terhadap materi UU No. 12 Tahun 2003 dan meta analisis atas pelbagai hasil kajian tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dab DPRD Provinsi. Kabupaten dan kota. Pembatasan kajian dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa peran legislatif sangatlah strategis dalam sistem administrasi pemerintahan negara Indonesia. Selain sebagai penentu kebijakan, legislatif juga nantinya dituntut untuk menjalankan kebijakan yang disusnnya. Selain itu sebagai wakil rakayat, anggota dewan legislatif ini dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengemban aspirasi rakyat. Kondisi ini menjadi ironis tatkala memerka lebih menjalankan aspirasi partai yang mendukungnya. Hal ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang muncul dalam pemilu legislatif. Berkaitan dengan implementasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, disadari atau tidak, sesungguhnya merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan negara dan pelayanan publik. Oleh karenanya implementasi Pemilu sebagai bentuk prosedural demokrasi, secara esensial bukan semata-mata berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan implementasi Pemilu an sich, melainkan sejauhmana para anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota terpilih mampu berkinerja secara memadai dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan negara dan karenanya penting untuk memperhatikan sistem pemilu yang dikembangkan oleh suatu negara. Hasil kajian ini memotret 2 domain penting terkait dengan pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Domain pertama berkaitan dengan materi UU No. 12tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRDKab/Kota dan domain kedua adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004.(Tp) ; Bibliografi : Hlm. 147-148