Perpustakaan Pusat LAN RI

Pilkada

Salah satu upaya memperkuat demokrasi lokal dalam penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah sejak diterbitkannya kebijakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah diselenggarakannya Pilkada langsung. Pemilihan Kepala Derah dan Wakil KEpala Daerah secara langsung pada dasarnya merupakan sarana untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi di daerah (demokrasi lokal). Sebagai penyelenggaraan Pemilu Lokal yang pertama di Indonesia, tentunya banyak hal yang menarik untuk dikaji karena tentu masih banyak kekurangan dalam implementasinya.
Setelah keberhasilan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara langsung tahun 2004 lalu, rupanya meyakinkan DPR dan pemerintah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga dapat dilaksanakan secara langsung. Hal ini merupakan kemajuan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan ini merupakan kesempatan rakyat untuk memilih kepala daerahnya, baik gunernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun walikota dan wakil walikota secara langsung.
Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara dalam hal ini Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah telah melakukan kajian Manajemen Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ada dua hal yang menjadi tujuan dari kajian ini, yaitu : 1) untuk mengetahui dimensi-dimensi manajemen dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kebijakan pendukung pelaksana pilkada dan 2) untuk mengevaluasi manajemen penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kebijakan pendukung pelaksana pilkada. (Tp)