Perpustakaan Pusat LAN RI

Keamanan - Indonesia, Malaysia, Singapura

Selat malaka merupakan jalur pelayaran yang masuk dalam wilayah teritorial negara Indonesia. Malaysia dan Singapura. Selat Malaka menjadi penting di mata dunia internasional karena posisinya sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan kepentingan ekonomi (perdagangan) negara-negara timur dan timur tengah dengan negara-negara barat dan Asia, atau merupakan penghubung antara negara-negara produsen minyak di Timur Tengah dengan negara-negara konsumen minyak di Asia Pasifik. Dengan posisi yang demikian strategis, dapat dibayangkan kesibukan pelayaran di Selat Malaka karena setiap saat dilalui oleh kapal-kapal pengangkut minyak mentah dan kapal-kapal dagang untuk memenuhi industri dan kebutuhan barang dan jasa di masing-masing negara. Selat Malaka yang panjangnya mencapai 500 mil terletak antara perairan pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka tiap tahunnya dilewati paling sedikit 50.000 kapala niaga. Dengan demikian Selat Malaka mempunyai nilai strategis yang besar dari segi ekonomi, politik dan keamanan.
Selat Malaka belakangan ini telah menjadi pusat perhatian internasional dan menjadi sorotan dalam hal kinerjanya dalam pengamanan perairan Selat Malaka. Wacana yang muncul ke opini publik bahwa selain Indonesia memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengamankan Selat Malaka, perairan ini juga dinilai sebagai bagian kecil dari perairan Indonesia yang luas sehingga bukan merupakan prioritas Indonesia untuk mendapatkan pengamanan khusus. Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan nasional dalam pengamanan Selat Malaka, sehingga penanganan secara komprehensif integral belum terlaksana. Pemerintah dalam hal ini TNI AL baru sebatas pengamanan dan mengurani angka kejahatan atau perampokan namun belum memecahkan masalah secara keseluruhan. Sehingga kelemahan Indonesia dalam penanganan keamanan di Selat Malaka adalah ketiadaan garis komando. Penegakan hukum oleh berbagai instansi pemerintah saat ini sangat sektoral sehingga perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur pengamanan laut di bawah satu komando. Pembagian tugas dan wewenang tidak jelas, mereka seolah memiliki hak untuk menegakkan hukum laut secara sendiri-sendiri, jadi disamping peralatan yang masih kurang kerjasamapun buruk.
Memperhatikan masih belum optimalnya implementasi kerjasma antara Indonesia, Malaysia dan Singapura serta mekanisme pengorganisasian yang dilakukan pemerintah dalam penanganan keamanan di Selat Malaka, maka Lembaga administrasi Negara memandang perlu melakukan kajian mengenai kerjasama Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menangani keamanan di Selat Malaka, khususnya pada aspek pengorganisasian. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah mengetahui implementasi kerjasama dan melakukan analisis pada aspek pengorganisasian instansi-instansi yang menangani keamanan di Selat Malaka di Indonesia, Malaysia dan Singapura serta memberikan rekomendasi kebijakan penanganan keamanan di Selat Malaka dari aspek pengorganisasian yang ideal.(Tp)