Perpustakaan Pusat LAN RI

Manajemen Proses Kebijakan

Pejabat birokrasi pemerintahan di samping perlu memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan publik tersebut, juga perlu: a. memperhatikan dan memiliki kepekaan terhadap permasalahan kebijakan publik, dengan demikian terhadap sistem serta dinamika proses kebijakan publik; b. memahami posisi dan perannya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang harus senantiasa kommit terhadap perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa bernegara, dan harus mengemban amanat dan kepentingan publik (rakyat, masyarakat luas), bukan kepentingan sesuatu kelompok ataupun golongan. Dengan demikian, netralitas birokrasi dari politik harus diartikan sebagai tidak ada pemihakan birokrasi terhadap kepentingan sesuatu partai politik, melainkan pemihakan terhadap kepentingan publik, terhadap kepentingan negara dan kepentingan rakyat, dilandasi komitmen yang tinggi terhadap etika dan profesionalme birokrasi dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa bernegara.
Proses kebijakan secara kelembagaan dapat dilihat dari dua dimensi pengamatan, yaitu:1. dilihat dari dinamika kegiatan sosial politisdan ; 2. dari kegiatan teknik analisis , masing-masing terjelma dalam suatu sistem kelembagaan dalam wujud kegiatan pembuatan kebijakan, (pengendalian) pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kinerja kebijakan. Untuk mewujudkan harapan berotonomi para stakeholders kebijakan perlu memiliki kompetensi. Di antara kompetensi yang perlu dimiliki stakeholders dalam proses kebijakan adalah technical know how dalam pengelolaan kebijakan termasuk penyusunan instrumen-instrumen kebijakan dan ketepatan dalam penetapan perangkat perundangannya. Hal ini menyangkut ketepatan kebijakan dan kepastian hukum, yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan peningkatan daya saing. Yang perlu dipenuhi para stakeholders adalah sifat dan sikap yang rasional, interaktif, komunikatif dan transparan.