Perpustakaan Pusat LAN RI

Adm. pemda - kinerja SDM

Dewasa ini fungsi audit/pemriksaan kinerja belum efektif dilaksanaan oleh BPK dan pemeriksaan masih terbatas pada pemeriksaan administrasi keuangan. Konsep audit kinerja tampaknya masih menjadi wacana bagi para penyelenggara pemrintahan, bahkan tidak sedikit anggota lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah yang belum memahami konsep tersebut. Hal ini merupakan beban yang cukup berat yang harus ditangani oleh BPK yang sampai saat ini masih terus berupaya meningkatkan sistem pemeriksaan keuangan sehingga audit kinerja belum tertangani.
Audit kinerja merupakan elemen yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan pemerintah. Lemahnya fungsi audit kinerja di Indonesia telah terlihat dampaknya di beberapa daerah, seperti bencana banjir, dan epidemi serta endemi berbagai macam penyakit, dll. Aritonang (2008) menyatakan bahwa terjadinya musibah banjir di banyak daerah secara signifikan disebabkan oleh buruknya kinerja pemerintah. Ia memberikan contoh musibah banjir di Jember yang terjadi pada tahun 2006. Banjir tersebut ternyata diakibatkan oleh buruknya kinerja pemerintah di bidang lingkungan hidup, dimana kebijakan, perencanaan dan kondisi riil daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup tidak sinergis sehingga pelaksanaan aturan kebijakanpun menjadi tidak konsisten. Musibah tersebut menyebabkan kerugian negara yang cukup besar dan hal ini dapat dihindari apabila fungsi audit kinerja dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara optimal frekuentif.
Dengan asumsi bahwa fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat diarahkan untuk pelaksanaan audit kinerja internal, maka tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tentu dipengaruhi oleh apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana tugas pememriksaan/audit kinerja internal dilaksanakan oleh para pemeriksa/auditor. Dengan demikian, model mekanisme dan proseduur yang memperjelas tentang apa, mengapa, bagaimana dan bilaman Inspektorat bekerja perlu dirumuskan agar pelaksanaan pemeriksaan/audit kinerja internal menjadi efektif dan efisien.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dikaji model mekanisme dan prosedur audit kinerja internal yang bagaimana yang dapat dan mampu diimplementasikan oleh aparat pelaksana di lembaga pengawasan daerah atau Inspektorat daerah sehingga lembaga tersebut dapat membantu pemerintahan daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Untuk memfokuskan kajian kepada topik yang dikaji, maka Tim Peneliti menetapkan beberapa rumusan pertanyaan penelitian yaitu : 1. Bagaimana kebijakan yang disusun pemerintah pusat tentang pelaksanaan audit kinerja?.2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah tentang pelaksanaan audit kinerja internal?.3. Mekanisme audit kinerja internal yang bagaimana yang dapat mendorong Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien ?. 4. Materi audit kinerja internal yang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah?. (Tp)