Detail Katalog
ID: 5420Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
Kajian Pengelolaan Barang Milik Daerah / Lembaga Administrasi Negara
Pengarang:
Zulpikar
Zulpikar
Penerbit:
PKP2AI LAN Bandung,
PKP2AI LAN Bandung,
Tempat Terbit:
Bandung :
Bandung :
Tahun Terbit:
2008
2008
Subjek
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Deskripsi Fisik:
v,197 hlm. : ilus ; 21 cm.
v,197 hlm. : ilus ; 21 cm.
ISBN:
9789793382241
9789793382241
Nomor Panggil:
R 352.55 Zul k
R 352.55 Zul k
Control Number:
INLIS000000000005229
INLIS000000000005229
BIB ID:
0010-0419000189
0010-0419000189
Catatan
Tujuan:1. memotret dan menganalisis keterkaitan antara tugas, fungsi dan bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah; 2. mendiskripsikan peran antar pemangku kepentingan dan mekanisme hubungan kerja berdasarkan bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah;3.mengembangkan model tata hubungan kerja antar pemangku kepentingan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku. Pendekatan dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data kajian dilakukan dengan menggunakan metode : 1. studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah (PBMD). Selain itu dilakukan juga pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.;2. wawancara dengan kepala PBMD pada enam pemerintahan daerah dan pegawai berkenaan dengan eksistensi kelembagaan pengelolaan barang milik daerah selama ini, yang meliputi beserta kebutuhan struktur, tugas dan fungsi organisasinya.
Ada lima upaya penataan yang berhubungan dengan tata kerja pada suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah daerah, Yakni: a. mutual adjustment atau saling mengingatkan, yaitu koordinasi terhadap pekerjaan dengan proses komunikasi informal yang sederhana.;b. direct supervision atau supervisi langsung, yaitu koordinasi dengan menempatkan tanggung jawab seseorang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, memberikan instruksi kepada mereka dan mengawasi kegiatan mereka;c. work processes are standardized atau standardisasi proses kerjayaitu dengan melakukan spesifikasi kerja;d.outputs are standardizedatau standardisasi hasil;e.skill and konowledge are standardized
Ada lima upaya penataan yang berhubungan dengan tata kerja pada suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah daerah, Yakni: a. mutual adjustment atau saling mengingatkan, yaitu koordinasi terhadap pekerjaan dengan proses komunikasi informal yang sederhana.;b. direct supervision atau supervisi langsung, yaitu koordinasi dengan menempatkan tanggung jawab seseorang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, memberikan instruksi kepada mereka dan mengawasi kegiatan mereka;c. work processes are standardized atau standardisasi proses kerjayaitu dengan melakukan spesifikasi kerja;d.outputs are standardizedatau standardisasi hasil;e.skill and konowledge are standardized
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
B1902060 |
R 352.55 KAJ |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
B1902061 |
R 352.55 PEN |
Baca di tempat | Perpustakaan LAN Jakarta | Tersedia |
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 29 Apr 2019