Tujuan:1. memotret dan menganalisis keterkaitan antara tugas, fungsi dan bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah; 2. mendiskripsikan peran antar pemangku kepentingan dan mekanisme hubungan kerja berdasarkan bentuk organisasi penyelenggara pengelolaan barang milik daerah;3.mengembangkan model tata hubungan kerja antar pemangku kepentingan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku. Pendekatan dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data kajian dilakukan dengan menggunakan metode : 1. studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah (PBMD). Selain itu dilakukan juga pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.;2. wawancara dengan kepala PBMD pada enam pemerintahan daerah dan pegawai berkenaan dengan eksistensi kelembagaan pengelolaan barang milik daerah selama ini, yang meliputi beserta kebutuhan struktur, tugas dan fungsi organisasinya.
Ada lima upaya penataan yang berhubungan dengan tata kerja pada suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah daerah, Yakni: a. mutual adjustment atau saling mengingatkan, yaitu koordinasi terhadap pekerjaan dengan proses komunikasi informal yang sederhana.;b. direct supervision atau supervisi langsung, yaitu koordinasi dengan menempatkan tanggung jawab seseorang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, memberikan instruksi kepada mereka dan mengawasi kegiatan mereka;c. work processes are standardized atau standardisasi proses kerjayaitu dengan melakukan spesifikasi kerja;d.outputs are standardizedatau standardisasi hasil;e.skill and konowledge are standardized