Perpustakaan Pusat LAN RI

Otonomi daerah - Kalimantan Timur

Proses desentralisasi di Indonesia oleh para pengamat asing sering dipersepsikan sebagai kebijakan yang paling berani diantara negara-negara berkembang lainnya. Sayangnya, hingga sekarang manfaat otonomi daerah tadi belum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk di Kalimantan Timur. Berbagai survey yang dilakukan institusi independen menunjukkan masih lemahnya kinerja otonomi baik pada dimensi ekonomis, pelayanan administratif, maupun aspek politik lokal.
Khusus untuk Kalimantan Timur, daerah ini merupakan salah satu daerah yang layak mendapat perhatian serius dalam iklam otonomi luas dewasa ini. Alasannya, daerah ini memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang menjadi propinsi yang maju dan kuat. Dilihat dari aspek geografis, Kaltim memiliki areal 1,5 kali pulau Jawa dan Madura, atau propinsi terluas di Indonesia setelah terjadi pemekaran wilayah di Papua. Kekayaan alam Kaltim merupakan satu dari empat propinsi terkaya (Aceh, Riau dan Papua). Masalah:adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dimana sebagian besar daerah pedalaman dan perbatasan masih terisolir sehingga kondisi sosial masyarakatnya masih jauh tertinggal dibanding dengan masyarakat yang hidup diperkotaan. Dilain pihak masyarakat perkotaan telah banyak dihinggapi penyakit sosial modern seperti masalah penyalahgunaan napza, minuman keras, perilaku seks menyimpang, anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dari 26 jenis yang ada, jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kalimantan Timur tahun 2004 sebanyak 334.780 jiwa atau 62.555 KK. Metode pengawalan terhadap implementasi otonomi daerah dapat dilakukan melalui program evaluasi dan monitoring, penajaman prioritas pembangunan, penguatan sinergi antar aktor dan antar sektor dalam proses pembangunan di daerah, penguatan fungsi lembaga representasi daerah di tingkat Pusat, serta metode/teknik pengawalan prospektif lainnya. Dengan pengawalan yang lintas disiplin, lintas jenjang, lintas pendekatan dan lintas pelaku tadi, maka dapat diharapkan bahwa otonomi daerah akan lebih mampu mencapai tujuan folofisnya. ; Bibliografi : hlm. 180 - 181