Perpustakaan Pusat LAN RI

Temuan dari kajian ini, Permendagri no.24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan PP no.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , serta Permendagri no.20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, pada daerah-daerah yang dijadikan lokasi penelitian telah menyusun unit pelayanan perijinan terpadu dengan nomenklatur yang beragam, seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Kantor Pelayanan Terpadu. Selain unit pelayanan perijinan terpadu, pada tiap-tiap daerah juga memiliki unit yang menangani bidang penanaman modal baik berbentuk badan, kantor, bagian, bidang atau sub bidang yang melekat pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) seperti di Sekretariat Daerah atau Dinas dan Badan.
Pola pengaturan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar bisa dijadikan referensi ketika pola PTSP bidang Penanaman modal plus dipilih. BPPT Kabupaten Karanganyar menggabungkan fungsi OPD yang menangani PTSP dan OPD yang menangani Penanaman modal dalam BPPT. Pola yang dikembangkan oleh kota Batam yang membentuk perijinan terpadu bukan sebagai lembaga struktural, Pusat Pelayanan Perizinan Usaha (One stop Service) disini lebih menunjukkan sebagai tempat, juga bisa menjadi salah satu opsi dimana Badan Penanaman Modal menjadi koordinator dan sekretaris Pusat Pelayanan Perizinan Usaha secara ex officio dijabat oleh seorang kepala bidang di Badan Penanaman Modal.