Perpustakaan Pusat LAN RI

Kota kembar

Kajian dengan judul evaluasi Pengelolaan Kerjasama Sister City antara Kota-kota di Indonesia dengan Kota-kota di Luar Negeri ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi riil tentang perlunya kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan badan lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang diatur dengan keputusan bersama (pasal 195 UU No. 32 tahun 2004). Dalam hal ini termasuk kerjasama dengan badan-badan di luar negeri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat 32 provinsi, 325 kabupaten dan 91 kota dimana masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemerintah menyadari keadaan tersebut sehingga memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalin kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri. Dalam rangka pengembangan daerah agar lebih maju, maka kebijakan litu ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri.