Logo

Perpustakaan Pusat LAN RI

Gedung Makarti Bhakti Nagarti, Lantai 1. Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210

Detail Katalog

ID: 5429
Cover Kajian Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Sister City Antara Kota-Kota Di Indonesia Dengan Kota-Kota Di Luar Negeri / Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi NegaraLembaga Administrasi Negara

Kajian Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Sister City Antara Kota-Kota Di Indonesia Dengan Kota-Kota Di Luar Negeri / Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi NegaraLembaga Administrasi Negara

Pengarang:
Lembaga Administrasi Negara ; M.Iqbal Fadilah ; Eko Budisantoso ; Widhi Novianto
Penerbit:
Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomasi Administrasi Negara,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2004
Subjek
Kota kembar
Deskripsi Fisik:
xiii., 124 hlm . : ilus. ; 27 Cm
Nomor Panggil:
R 352.160 72 LEM
Control Number:
INLIS000000000005235
BIB ID:
0010-0519000006
Catatan
Kajian dengan judul evaluasi Pengelolaan Kerjasama Sister City antara Kota-kota di Indonesia dengan Kota-kota di Luar Negeri ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi riil tentang perlunya kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan badan lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang diatur dengan keputusan bersama (pasal 195 UU No. 32 tahun 2004). Dalam hal ini termasuk kerjasama dengan badan-badan di luar negeri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat 32 provinsi, 325 kabupaten dan 91 kota dimana masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemerintah menyadari keadaan tersebut sehingga memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalin kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri. Dalam rangka pengembangan daerah agar lebih maju, maka kebijakan litu ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
B1902332 R 352.160 72 Lem k Baca di tempat Perpustakaan LAN Jakarta Tersedia